KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menekankan peran penting Dana Desa (DD) dalam pembangunan daerah. Untuk itu, ia mendorong transparansi pengelolaan anggaran DD untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas. Transparansi dianggap sebagai kunci untuk melibatkan masyarakat dalam pemantauan anggaran, menciptakan iklim partisipasi aktif, dan mencegah korupsi.
“Keterbukaan informasi publik ini juga memenuhi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK,” dalam Rakor Evaluasi pelaksanaan APBDes dan penyelenggaraan arah kebijakan pemerintah desa tahun 2024, di Aula Tanduale kemarin.
Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Bombana, tentang penyampaian laporan realisasi APBDes melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2023, tercatat masih adanya anggaran yang belum terserap oleh Pemerintah Desa kurang lebih 30,49 % dari total jumlah anggaran sebesar Rp. 168.958.830.053,. Keterlambatan ini menurut Edy, akan berdampak pada keterlambatan pemenuhan pelaksanaan program prioritas penggunaan dana desa. Selain itu, Edy juga Edy menjelaskan, prioritas pembangunan dana desa tahun 2024 adalah pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi berdasarkan dengan Peraturan Menteri Desa.
“Saya minta kepada Kepala Dinas PMD dan kepala OPD terkait agar memfasilitasi, dan menemukan permasalahan yang dihadapi. Serta mencari solusi terbaik dalam pemecahan masalah tersebut, begitu juga halnya dengan permasalahan-permaslahan yang ada di desa seperti tapal batas desa dan lainnya, " tutur Edy Suharmanto
Sebagai informasi, Rakor tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa terkait penyelarasan kebijakan pembangunan pemerintah, termasuk isu-isu strategis saat ini. Rakor juga dihadiri oleh para kepala desa, ketua BKD, beberapa OPD dan juga camat se Kabupaten Bombana. (idh).
