KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Nilai produk domestik bruto (PDB) di Kota Baubau disebutkan mencapai Rp 10 triliun setiap tahun. Namun pendapatan bagi daerah hanya berkisar pada angka Rp 200 miliar. Kondisi tersebut terjadi karena potensi yang ada belum dikelola secara maksimal.
“Kalau wilayah pelabuhan, harusnya dimanfaatkan secara optimal agar ada nilai tambah. Untuk kawasan pertanian juga demikian. Akibat dari jarak yang jauh (potensi tinggi, manfaat rendah) akhirnya tingkat kemiskinan juga besar. Itulah yang terjadi pada wilayah pesisir,” papar Pj Wali Kota Baubau, Dr. Muh. Rasman Manafi, kemarin.
Menurut Baubau-1 itu, dalam kajian akademik, berbicara maritim ada 11 klaster. Diantaranya perikanan dan energi sumber daya mineral. Karena itulah, Kemenko Maritim mengkoordinir tujuh kementerian. Contohnya energi sumber daya mineral, hingga lingkungan hidup dan kehutanan.
“Karena sumber dayanya banyak. Termasuk pertahanan dan keamanan maritim itu ada dalam klaster maritim,” sambung Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tersebut. Pj Wali Kota mendorong pihak universitas di daerah itu untuk menjadikan maritim dalam konteks pembahasan dan kajian mendalam. Sebab tantangan mengubah paradigma negara agraris menjadi maritim butuh waktu minimal 15 tahun.
“Tapi dari sekarang sudah harus disiapkan dan dimulai dari kampus. Sebab semua dokumen perencanaan dari lima tahun, 20 tahun, visi 100 tahun InOPDdonesia, data, analisis dan penyusunnya disiapkan pihak akademisi,” harap Rasman Manafi. Doktor jebolan Institut Pertanian Bogor itu juga berpesan agar pihak kampus memastikan kajian-kajian tersebut memerankan Kota Baubau sebagai pintu masuk pembangunan maritim di Indonesia Bagian timur. (c/lyn)
