KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Perhatian serius terhadap pelayanan kesehatan bagi warga diperlihatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton. Pada tahun 2023 ini, anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dialokasikan mencapai Rp 14 miliar, mampu mendukung pencapaian universal health coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan Pusat. Untuk memertahankan dan meningkatkan cakupan kepesertaan JKN itu, Pemkab Buton kembali menganggarkan Jamkesda sebesar Rp 16 miliar.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton, La Naji, menyampaikan, anggaran untuk Jamkesda awalnya hanya dianggarkan Rp 14 miliar dengan cakupan kurang lebih 30 ribu peserta. Kemudian dalam APBD Perubahan ditambah Rp 2 miliar lagi. “Rp 14 miliar awalnya. Tapi ada tambahan di APBD Perubahan, bulan ini. Karena belum tersentuh semua. Baru 95 persen cakupannya. Harapan kita dengan tambahan anggaran tersebut, sudah bisa 100 persen,” kata La Naji, Senin (18/12).
Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Buton itu mengaku, tahun 2024 mendatang, Pemkab kembali mengalokasikan dana Rp 16 miliar agar warga yang belum masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) bisa tetap menikmati layanan kesehatan gratis yang ditalangi oleh daerah. “Sebelumnya, Pemkab selalu menitip anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kalau ada warga ber- KTP Buton berobat tanpa kartu BPJS, maka pakai dana itu. Sekarang solusinya anggaran Jamkesda tersebut,” tambahnya.
Meski sudah tahu jumlahnya, La Naji mengaku, nominal itu belum bisa disebut final. Sebab, dokumen APBD induk 2024 belum ditetapkan menjadi peraturan daerah, karena masih dalam tahapan evaluasi di Pemerintah Provinsi. “Nanti kalau sudah ditetapkan baru bisa kita bilang anggarannya segitu,” pungkasnya. (b/lyn)
