KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kinerja I Gede Panca patut diacungi jempol. Setahun memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Tenggara (Sultra), birokrat cerdas ini mampu membenahi sejumlah "Pekerjaan Rumah". Ia sukses mengawal program-program pedesaan melalui berbagai inovasi dan kreatif itas program masing-masing desa. Status desa yang dulunya sangat tertinggal di Sultra mampu naik kelas menjadi berkembang, maju dan mandiri.
Bukan hanya meningkatkan status desa, Sultra dianggap punya komitmen dalam Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3D). Secara nasional, Pemprov Sultra meraih peringkat kedua nasional partisipasi program ini dengan keikutsertaan peserta 96,83 persen.
Kepala DPMD Sultra I Gede Panca mengatakan berbagai program telah dilaksanakan pemerintah di pedesaan. Secara bertahap roda perekonomian di desa mengalami progresivitas yang signifikan. Hal ini berimbas pada peningkatan status desa di Sultra. Makanya, desa sangat tertinggal terus menurun. Dari ribuan desa, kini tersisa dua desa. Dua desa sangat tertinggal yakni Desa Koeoha dan Desa Parutelang di Kolaka Utara (Kolut).
“Pemerintah terus bekerja keras mendorong desa di Sultra agar inovatif dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kini, hasilnya sudah terlihat. Untuk menaikkan status dua desa sangat tertinggal, kita terus pantau dan membantu melakukan pendampingan. Semoga statusnya bisa ditingkatkan," kata I Gede Panca kepada Kendari Pos, Minggu (17/12).
Tak hanya desa sangat tertinggal, desa dengan status tertinggal berjumlah kurang lebih 1.500, kini tersisa 166 Desa. Sementara desa berkembang dan maju meningkat signifikan. Jika dulu tidak ada desa mandiri, saat ini Sultra punya 16 desa mandiri. “Kita bisa mewujudkan desa mandiri di Sultra. Sebelumnya, tidak ada sama sekali” ujarnya.
Kesuksesan DPMD mendongkrak kapasitas desa kata dia, tak lepas berbagai inovasi yang dilakukan. Di sisi lain, Pemprov di era Ali Mazi intens melakukan pendampingan dan komunikasi dalam mendorong kemandirian desa. Pemerintah turut memberikan penyadaran terkait pentingnya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya. Diantaranya, stimulasi roda perekonomian pasar desa, lembaga posyandu, PKK dan lain-lain.
Perangkat desa sambungnya, senantiasa didorong mengisi data kegiatan. Sistem pengisian dilakukan secara online. Dengan begitu, DPMD bisa mengetahui dan mengawasi program desa yang terbilang produktif. Melalui strategi ini, pihaknya bisa pula memonitoring penggunaan dana desa dan penyerapan anggarannya.
“Jika sudah didata, nanti diinput di Indeks Desa Membangun atau IDM. Meskipun desa bersangkutan telah melakukan pembangunan, namun belum terdata, maka status desanya tidak akan berubah. Makanya, proses penginputan data ini penting," jelasnya.
Tidak hanya sampai di situ, DPMD Sultra juga berupaya mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sesuai dengan potensi ekonomi di desa. Bila di desa rata-rata masyarakat berprofesi sebagai petani padi, Bumdes mesti berbisnis yang terkait alat produksi sawah ataupun bahan-bahan pertanian yang berkaitan dengan kegiatan persawahan.
“Bumdes harus sinkron dengan potensi alam. Misalnya Bumdes dengan masyarakat bekerja sebagai petani sawah harus jualan sarana produksi pertanian atau saprodi, alshinta, obatobatan ataupun bibit. Bumdes juga didorong untuk menadah hasil produksi pertanian, selanjutnya di jual ke perusahaan atau pemerintah. Contohnya Bumdes di Bombana yang membeli abon ataupun bandeng udang karena masyarakat di sana dominan peternak udang,” imbuhnya.
Di era PJ Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto lanjutnya, terus dilakukan penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau disebut program P3PD. Program tersebut merupakan program nasional. Dimulai dengan pelatihan di pusat yang diikuti oleh peserta dari Sultra. Mereka mengikuti Triner Of Triner (TOT) di Jakarta hingga memperoleh sertifikat. Kemudian mereka ditugaskan kembali ke Sultra dengan status sebagai pelatih untuk melakukan pelatihan di seluruh desa di Sultra.
“Dari total 1538 desa yang ada di Sultra yang baru bisa dilatih yakni kurang lebih 1.476 desa. Jadi masih ada sekitar 432 desa yang belum dilatih,” jelas Panca.
Pelatihan ini kata I Gede Panca, diperuntukkan bagi kepala desa, aparatur desa seperti Sekretaris Desa, BPD, pengurus kelembagaan desa dan pengurus Bumdes. Materi pelatihannya meliputi kepemimpinan yang efektif di era digitalisasi, ekonomi berwirausaha yang produktif, menggali pendapatan asli desa dan masih banyak lagi.
"Sebagai bentuk dukungan, Pj Gubernur Sultra juga telah memberikan anggaran kepada DPMD melatih 62 Desa di Buton Selatan. Materi maupun pelatih yang sama dengan yang dilakukan oleh pusat. Tahun 2024, kita akan lanjutkan dengan melatih sekitar 75 desa di Wakatobi dan 297 desa dari 3 kabupaten. Pj Gubernur pun telah mengarahkan mendirikan sekretariat P3PD. Selain DPMD, ada juga Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Biro Pemerintahan dan OPD lainnya. Pendanaan sekretariat bersama ini berasal dari APBD melalui SK gubernur,” jelas Panca.
Tugas Sekretaris Bersama, diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program P3PD yang dilaksanakan tahun 2023 maupun 2024. Memonitoring dan mengevaluasi dan menganalisi kendala ataupun menelurkan solusi atau inovasi dan program tindaklanjut yang akan dilakukan ke depan. Program tindak lanjut ini nanti dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Di lain sisi, pemerintah akan memperluas program Data Desa Presisi (DDP). Nantinya, hasil pendataannya bisa dijadikan dasar perencanaan program dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa di Sultra. Saat ini, Perda data desa presisi telah disusun.
"DPMD provinsi maupun kabupaten/kota siap menyukseskan data base desa presisi. Sebab pemerintah dapat melakukan perencanaan yang akurat. Program DDP akan memotret kondisi sosial masyarakat secara menyeluruh dan detail. Sehingga keadaan ekonomi setiap keluarga akan terdata dengan baik. Identifikasi kemiskinan ekstrim, stunting dan lain-lain akan mudah diketahui dengan tepat dan efektif Sehingga saat pemerintah menelurkan program, bermuara tepat sasaran dan solutif untuk permasalahan masyarakat,” pungkas Panca. (b/ali)
