KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) tidak ingin pengelolaan penggunaan anggaran tahun 2023 bermasalah. Memasuki akhir tahun ini, Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri mengingatkan seluruh bendahara untuk tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan dan segera merampungkan seluruh laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan anggaran.
“Saya mengingatkan teman-teman semua, ini akhir tahun. Saya mohon pengelola penggunaan anggaran mulai mengecek pertanggung jawabannya. Silakan bendahara memeriksa kembali kelengkapan administrasinya. Karena sebentar lagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan masuk untuk memeriksa pengelolaan keuangan kita,” kata Bahri.
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri itu menegaskan bendahara bergerak cepat. Jika ada LPJ yang belum rampung segera dituntaskan. “Jangan sampai ditunda begitu datang BPK, ada penggunaan anggaran yang belum ada bukti pertanggung jawabanya. Mohon administrasi ini diselesaikan semua,” tegasnya.
Ia tidak menginginkan adanya penggunaan anggaran yang tidak dilengkapi dengan LPJ. Pemkab menginginkan tradisi pengelolaan keuangan yang baik dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tetapi terjaga.
“Ingat kata kunci WTP ada dua. Kalau mau WTP maka tertib keuangan. Pastikan uang dikelola dengan efektif, efisien, transparan dan bertangung jawab. Selanjutnya pastikan tertib barang milik daerah. Barang-barang yang diadakan dipastikan tercatat sebagai aset daerah,” terangnya.
Bila mengelola uang dengan baik, kata dia, maka dibuktikan dengan Opini WTP yang dikeluarkan pemerintah. “Saya ingin tradisi WTP ini tetap terjaga dan kita kembali mendapatkannya,” tutup Alumni 07 IPDN itu. (ahi/b)
