--Implementasikan Arahan Pj Gubernur Lewat Proker
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kinerja Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam kurun empat tahun terakhir patut diapresiasi. Lewat strategi perencanaan yang jitu, lembaga yang dipimpin Johanes Robert Maturbongs ini mampu mengejawantahkan arahan Gubernur Sultra. Jangan heran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra selalu survive menghadapi sederet tantangan. Mulai dari penanganan covid hingga dampak El Nino yang baru terlewati.
Di akhir masa tahun anggaran 2023, Bappeda Sultra pun telah merumuskan program pembangunan. Visi dan misi Penjabat Gubernur Sultra Komjen Pol Andap Budhi Revianto telah disusun melalui berbagai rencana kerja tahun 2024. Sesuai petunjuk pimpinan, arah kebijakan Pemprov akan diprioritaskan pada program pro rakyat. Yang mana, programnya bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Kepala Bappeda Sultra J. Robert Maturbongs mengatakan refleksi pembangunan daerah 2023 sebagai batu loncatan persiapan pembangunan 2024. Persoalan paling mendasar Sultra saat ini yakni kemiskinan. Data terakhir Maret 2023, angkanya masih 11,43 persen. Makanya, poin kemiskinan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
“Target nasional, mestinya angka kemiskinan di Sultra turun hingga satu digit. Artinya minimal di angka 9 persen. Makanya upaya-upaya penanganan dalam menurunkan kemiskinan ekstrem akan dioptimalkan. Demikian halnya dengan isu tenaga kerja yang merupakan lanjutan imbas covid-19. Status pandemik dicabut menjadi endemik, namun pemulihan terus berkelanjutan. Misi pembangunan 2024, dua isu tersebut menjadi fokus sentral untuk dikerjakan. Selain itu, ada juga isu infrastruktur, dan pelayanan publik pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,” kata J. Robert Maturbongs kepada Kendari Pos, Minggu (10/12).
Besaran target pertumbuhan ekonomi 2024 kata dia, merujuk capaian tahun ini. Tahun 2023, target ekonomi antara 5,3 sampai 5,9 persen. Namun fakta di lapangan menunjukkan data publikasi BPS triwulan ke 3, Sultra berada di posisi 4,9 persen. Sementara gini rasio, dalam target pembangunan 2023 direncanakan kisaran 0,375 sampai 0,378 persen. Data publikasi BPS per November 2023 menunjukkan 0,388.
"Dari berbagai capaian ini, tentunya masih banyak yang perlu dibenahi. Apalagi tingkat kemiskinan 2023 belum bisa ditekan di angka 7 sampai 8 persen. Saat ini, angka kemiskinan masih 11,43 persen," jelas mantan Sekretaris Bappeda Sultra ini.
Pengurangan pengangguran terbuka tahun 2023, ditarget 5,3 sampai 5,6 persen. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus, penggangguran terbuka Sultra hanya menyentuh 3,15 persen. Untuk tahun 2024, pemprov Sultra telah menetapkan rencana prioritas pembangunan daerah. Penetapan tersebut dilakukan Juli 2023 lalu. Ada empat prioritas yang akan dilaksanakan.
Poin pertama sambungnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas baik dari aspek pendidikan maupun kesehatan. Kedua, pemulihan ekonomi daerah dan penurunan kemiskinan. Isu ini sangat erat kaitannya pemulihan pasca pandemi covid-19. Sehingga pemulihan ekonomi masih menjadi sentra utama dalam rencana ke depan. Ketiga, peningkatan infrastruktur dalam menciptakan konektivitas antara wilayah di Sultra.
"Berdasarkan data dari Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, tingkat kemantapan jalan baru menyentuh 80 persen. Prioritas keempat terkait dengan tata kelola pemerintahan terutama bagaimana menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” jelas Robert.
Selain berbagai uraian tadi kata J.Robert Maturbongs, terdapat salah satu ancaman global yakni fenomena El Nino. Dalam penanganannya, Pemprov berkolaborasi dengan 17 kabupaten/kota. Berbagai upaya-upaya preventif dilakukan agar dampak dari El Nino bisa diminimalisir secara efektif. Fokus utama juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami pencegahan terjadinya bencana ataupun jika terjadi bencana, dilakukan upaya penanggulangan dengan tepat, terukur dan tuntas.
“Dalam situasi jika telah terjadi bencana, maka Pemerintah mengalokasikan biaya tak terduga. Karena perihal bencana masuk kategori hal-hal yang tidak terprediksi atau datangnya tidak diinginkan. Beberapa OPD di Pemprov Sultra telah menyiapkan hal tersebut. Misalnya di Dinas Bina Marga, ketika terjadi El Nino atau La Nina yang berdampak pada kerusakan jalan, maka Bina Marga telah menyiapkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan,” urai Robert.
Tahun 2024, program Pemprov diarahkan selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo. Dengan begitu, bisa tercipta akselerasi pembangunan yang terintegritas. Secara garis besar, Pj Gubernur Sultra telah mensinkronkan kebijakan pembangunan daerah dalam implementasinya dengan hak pemenuhan hak konstitusional masyarakat. Ada beberapa komponen seperti sandang, pangan, dan papan bisa terpenuhi optimal.
Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kebudayaan tetap menjadi perhatian. Selain itu, ketersediaan lapangan kerja, jaminan sosial, perlindungan HAM dan peningkatan kebutuhan infrastruktur serta lingkungan hidup. Ini semua telah terdistribusi dalam APBD 2024. Dengan memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo ketika mengumpulkan para penjabat kepala daerah se-Indonesia,” urai Robert.
Arahan Presiden Joko Widodo lanjutnya, juga difokuskan pada pengendalian inflasi. Bagaimana dampak pandemi covid di sektor ekonomi bisa dipulihkan dengan baik. Dengan begitu, stabilitas ekonomi bisa terus berkepanjangan. Untuk itulah, perlu alokasi anggaran yang cukup untuk stimulus ekonomi masyarakat. Di satu sisi, pemerintah akan berupaya mempermudah investasi di daerah.
Dalam mengawal pesta demokrasi lima tahunan, pemerintah akan memberi dukungan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemerintah akan mengawal Pemilu dan Pilkada berjalan lancar dan sukses. Untuk memastikan itu, pemerintah akan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang tak kalah pentingnya, perlu upaya preventif dalam mengantisipasi konflik politik yang bisa menimbulkan kerusuhan.
“Stunting masih menjadi isu penting yang mesti dikerjakan. Target Sultra 2024 harus di posisi 14 persen. Saat ini Sultra masih 27,7 persen. Artinya masih jauh dari target rata-rata nasional 14 persen,” beber Robert.
Robert J. Maturbongs menambahkan, pertumbuhan ekonomi 2024 secara nasional ditarget 5,3-5,7 persen. Sementara Sultra menargetkan tumbuh 6,0-6,5 persen. Disatu sisi target nasional rasio gini bisa menyentuh angka 0,374-0,377. Sultra menargetkan rasio gini sekira 0,385-0,390. Kemudian target penurunan tingkat kemiskinan, nasional menyasar turun hingga 6,5-7,5 persen. Sementara Sultra menargetkan tingkat kemiskinan tereduksi hingga 10,0-11,0 persen.
“Untuk pengangguran terbuka, nasional menargetkan turun hingga 5,0-5,7 persen. Sedangkan Sultra menargetkan pengangguran terbuka turun 2,75-3,0 persen. Target indeks pembangunan manusia yakni nasional menyasar hingga 73,99-74,02. Sedangkan Sultra sendiri menargetkan mencapai 73,0-73,30,” pungkas Robert. (b/ali)
