--Rp 243,3 Juta Bayar ke 15 Distributor Beras
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemkab Muna Barat (Mubar) menempuh ragam langkah untuk menekan inflasi. Kali ini daerah otorita Bahri itu mensubsidi harga beras dengan memberikan dana Rp 243,3 juta kepada 15 distributor beras di Mubar.
“Kita lakukan subsidi harga beras, sehingga para distributor ini melakukan penjualan beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (Het),” kata Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri Kamis (7/12).
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri itu menyebut pemberian subsidi dilakukan untuk beras jenis medium. Harga pasar per kilogram sebelum dilakukan subsidi mengalami kenaikan dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp 13.200, Rp 13.400 hingga Rp 13.700. Pemkab Mubar berikan subsidi dengan selisih harga mulai dari Rp 2.300, Rp 2.500 sampai Rp 2.800. Sehingga penjualan di pasar sesuai harga Het yaitu Rp 10.900 per kilogram.
“Sebenarnya anggaran subsidi beras ini kita siapkan Rp 308,76 juta untuk 17 distributor beras dan pengecer. Hanya saja ada dua orang ditributor beras yaitu Rusman dan La Ode Jufri kita tidak bayarkan. Hal itu dikarenakan saat kita lakukan pengecekan di gudang beras mereka telah lebih dulu terjual habis. Makanya ada sisa anggaran Rp 65,457 juta yang kita kembalikan ke kas daerah,” ucapnya.
Kebijakan subsidi beras melalui distributor dan pengecer dilakukan untuk mengintervensi harga beras untuk menekan laju inflasi. Sebab, beras menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Mubar. “Mulai minggu pertama Oktober sampai minggu keempat November inflasi kita 3,4 persen. Berada di atas rata-rata nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara,” ungkapnya.
Penyumbang inflasi ada tiga komoditas yaitu beras menyumbang inflasi 60 persen, cabe rawit menyumbang inflasi 35 persen dan sisanya dari ayam pedaging.
Alumni 07 IPDN itu menambahkan kebijakan subsidi harga beras dilakukan setelah rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Mubar. Sebab selama ini Pemkab melakukan berbagai upaya untuk mengintervensi harga beras, tetapi tetap mahal.
“Sebelumnya kita sudah lakukan operasi pasar, kita bagikan beras dalam rangka Bansos, kita lakukan juga gerakan pangan murah. Ternyata tidak berdampak. Harga beras di pasar tetap mahal. Makanya saya bawa masalah ini ke rapat TPID dan memutuskan dua alternatif. Pertama kita beri subsidi kepada pengecer dalam bentuk Bansos. Kedua para distributor dan pengecer kita jadikan mitra agen beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog. Jadi mereka (distributor) di pasar-pasar juga menyalurkan beras SPHP,” pungksnya. (ahi/b)
