--Meminta Pemerintah Pusat Wajibkan Perusahaan Reklamasi Eks Tambang
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kabupaten Konawe Utara (Konut) seperti "surga" investasi, khususnya investor sektor pertambangan. Entah sudah berapa juta ton mineral dikeruk dari perut bumi Konut. Namun diduga lokasi eks tambang masih minim sentuhan reklamasi. Untuk itu, Bupati Konut Dr.Ruksamin meminta pemerintah pusat untuk memberi ruang kepada pemerintah daerah (pemda) dalam pengawasan paska tambang.
Bupati Dr.Ruksamin juga meminta pemerintah pusat untuk mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan reklamasi lahan eks tambang. Hal itu disuarakan Bupati Dr.Ruksamin demi menyelamatkan lingkungan hidup Konut dari ancaman kerusakan sekaligus demi keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Konut.
"Dengan berbagai inovasi, semua kementrian, lembaga dan pemda berupaya mempercepat penerbitan izin untuk mempermudah investasi. Namun harus diikuti dengan pengawasan yang ketat," ujar Bupati Dr.Ruksamin, kemarin.
Suara hati Bupati Dr.Ruksamin itu disampaikan dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 yang diselenggarakan Kementerian Investasi BKPM RI di Balai Kartini Exhibition and Convention Center, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
"Mau berapapun hektare atau berapa ton pun yang diberikan dalam RKAB kepada perusahaan khususnya yang bergerak di bidang pertambangan, jangan dikeluarkan dulu untuk tahun depan, sebelum lokasi yang telah ditambang direklamasi," tegas Bupati Dr. Ruksamin dihadapan narasumber Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono dan ratusan peserta Rakornas se-Indonesia.
Bupati Konut 2 periode itu memandang perlu adanya pelibatan pemda dalam pengawasan. Bahkan jika perlu, pemda diberikan tanggung jawab untuk mereklamasi lahan paska eksplorasi kawasan tambang.
"In Sya Allah, jika ini yang dilakukan maka target produksi nikel bisa tercapai. Sehingga masyarakat bisa sejahtera, daerah dan alamnya terjaga dengan baik," pungkas Bupati Dr.Ruksamin.
Untuk diketahui, Rakornas Investasi 2023 yang digelar Kementerian Investasi BKPM RI dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (7/12/2023), kemarin. Rakornas dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam rakornas itu, Presiden Jokowi mendorong peningkatan investasi yang memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta mendatangkan penerimaan bagi negara dan daerah.
“Investasi harus terus tumbuh karena investasi akan mendatangkan penerimaan negara, mendatangkan penerimaan negara dan penerimaan daerah. Banyak yang bertanya, “Pak investasi itu selain (meningkatkan) kesempatan kerja apa sih?” Penerimaan negara. Karena PPh Badan pasti kita dapat, PPh Karyawan pasti kita dapat. Bea ekspor, PNBP, kalau kita ikut masuk saham berarti juga dapat dividen setiap tahunnya,” ujarnya.
Untuk mengoptimalkan dampak dari investasi, Presiden Jokowi mendorong kemitraan antara investor dengan pengusaha nasional dan daerah.
“Seberapa pun sahamnya tapi yang pengusaha daerah ada, pengusaha nasional ada,” urai Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mendorong jajaran terkait untuk memberikan perhatian khusus pada investasi bagi produk untuk ekspor. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar jajarannya bisa fokus pada investasi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah yang tinggi melalui hilirisasi industri.
“Kenapa hilirisasi? Karena memberikan nilai tambah yang tinggi. Coba kita lihat, 2017 ekspor nikel kita berada di angka 3,3 miliar dolar AS. Begitu masuk ke hilirisasi di tahun kemarin 2022 berada di angka 33,8 miliar dolar AS. Lompatannya berapa berarti? Melompat sangat tinggi,” bebernya.
Presiden Jokowi juga menyebut bahwa saat ini semua negara mendorong investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta jajarannya berupaya menangkap peluang investasi pada bidang ekonomi hijau dan ekonomi biru karena ke depannya produk-produk tidak ramah lingkungan itu akan sulit diterima di beberapa negara.
“Blue economy, green economy yang memakai green energy itu yang semua orang sekarang ini kejar semuanya. Misalnya, yang berkaitan dengan geotermal, geotermal mungkin baru satu dua bulan ini, melompat banyak saham di bursa kita, melompat sampai 7 kali, melompat sampai 10 kali gara-gara dia berada di lingkaran green energy. Banyak investor yang mengejar ke ini geotermal, solar panel, power plant, hydropower, ini investasi-investasi ke depan yang sangat menjanjikan,” jelasnya.
Dalam acara tersebut, hadir juga para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Presiden Jokowi pun meminta agar para kepala daerah dapat mendorong investasi di daerahnya. Utamanya agar investasi di luar Jawa makin besar lagi dibandingkan di Pulau Jawa meskipun saat ini investasi di luar Jawa telah lebih besar (52 persen) daripada di Pulau Jawa (48 persen).
“Tugas gubernur, bupati, wali kota, kepala PPSP mendorong agar investasi di luar Jawa makin besar. Juga tugas pemerintah menyiapkan infrastrukturnya karena di luar Jawa juga memerlukan itu,” tandas Presiden Jokowi. (ali/c)
