Bentuk Komisi Irigasi, Tingkatkan Produksi Pertanian

  • Bagikan
PRODUKSI PERTANIAN: Suasana pengukuhan Komisi Irigasi Koltim periode 2023-2028, sekaligus sidang penyusunan rencana pola tata tanam dan pembagian air irigasi musim tahun 2024 yang dihadiri Bupati, Abdul Azis (ketiga dari kiri), kemarin. (DISKOMINFO KOLTIM FOR KENDARI POS)
PRODUKSI PERTANIAN: Suasana pengukuhan Komisi Irigasi Koltim periode 2023-2028, sekaligus sidang penyusunan rencana pola tata tanam dan pembagian air irigasi musim tahun 2024 yang dihadiri Bupati, Abdul Azis (ketiga dari kiri), kemarin. (DISKOMINFO KOLTIM FOR KENDARI POS)

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Peningkatan pengawasan pembangunan yang tepat sasaran dan berkualitas dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim). Salah satunya dengan membentuk Komisi Irigasi periode tahun 2023-2028.

Bupati Koltim, Abdul Azis, menyampaikan, terbentuknya komisi irigasi itu diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan air di daerah. Menurutnya, sistem irigasi yang baik mampu meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan secara merata.

“Alhamdulillah Pemkab Koltim sudah memiliki Komisi Irigasi, setalah Konawe. Wadah ini akan lebih meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan di daerah,” kata Abdul Azis, Kamis (7/12). Ia berharap, pengurus yang baru terbentuk bisa bekerja maksimal membangun daerah melalui bidang pengairan.

“Diharapkan, Komisi Irigasi ini bisa membantu petani pemakai air untuk dapat mengatur distribusi secara intens dan bisa bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten,” pinta Koltim-1 tersebut. Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Arisman, juga menaruh harapan besar dengan kehadiran komisi tersebut. “Semoga lebih meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan di Wonua Sorume,” timpalnya.

Ketua Harian Komisi Irigasi Koltim itu menjelaskan, tata kerja akan lebih maksimal lagi dalam bidang sumber daya air. “Termasuk dalam penyusunan rencana pola tata tanam dan pembagian air irigasi musim tahun 2024. Komposisi kepengurusannya ada 48 orang dari unsur pemerintah, Polri, TNI, camat dan Perkumpulan Petani Pamakai Air dari 12 kecamatan,” imbuhnya. (c/kus)

  • Bagikan