-- Bappeda Sultra Gelar Rakor Pengendalian Kemiskinan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Persoalan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah, masih menjadi isu prioritas. Melalui instruksi presiden (Inpres) no 4 tahun 2022, tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, mengintruksikan kepada kementrian/lembaga dan pemda untuk mengambil langkah yang diperlukan. Untuk itu kemarin, Rabu (6/11/2023), Bappeda Sultra bersama pihak terkait melakukan rakor tentang pengendalian kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023.
Data dari Susenas BPS, kemiskinan di daerah ini masih tinggi, yaitu 11,43 persen per Maret 2023. Kondisi tersebut lebih tinggi dibandingkan September 2022 yang hanya 11,27 persen. Untuk menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sultra, mengalokasikan dana sekitar Rp 1,5 triliun, berbentuk program kerja di masing-masing OPD yang terkait pada program kemiskinan.
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert menjelaskan, kemiskinan selalu menjadi isu penting dalam pembangunan nasional. Demikian juga di Sultra, isu kemiskinan masuk dalam rencana pembangunan daerah Sultra tahun 2024- 2026.
"Isu kemiskinan menjadi prioritas. Bahkan sudah masuk dalam dokumen rencana pembangunan ,"jelasnya.
Robert menjabarkan, tahun 2023 upaya penanggulangan kemiskinan telah mengalokasikan 48 program yang tersebar di 23 OPD, dengan total anggaran program besarRp 1.561.061.301.562. Program ini dijabarkan dalam 86 rencana aksi.
"Tentu dalam program ini, tidak semua kegiatan dan sub kegiatan berkontribusi langsung dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Tetapi ini menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin," paparnya.
Demikian untuk penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov Sultra mengalokasikan pada anggaran perubahan tahun 2023 sebesar Rp 323.359.052.000. Anggaran tersebut tersebar di 16 OPD yang terdiri dari 32 program, 36 kegiatan dan 46 sub kegiatan.
Dia berharap, isu kemiskinan ini harus diperhatikan bersama, baik pemerintah kabupaten/ kota, hingga tingkat desa harus saling bahu membahu. (lis/adv)
