Iwan Rompo: Cegah Sebelum Menindak

  • Bagikan
Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne (kanan) dan Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto (kiri) dalam apel siaga pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 di pelataran eks MTQ Kendari, Minggu (3/12/2023), kemarin. (BIRO ADPIM PEMPROV SULTRA)
Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne (kanan) dan Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto (kiri) dalam apel siaga pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 di pelataran eks MTQ Kendari, Minggu (3/12/2023), kemarin. (BIRO ADPIM PEMPROV SULTRA)

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Terciptanya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang jujur, adil dan bersih di Sultra bukan saja tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Tanggung jawab itu tersemat pula pada seluruh elemen pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne meyakini sinergisitas pemda dan Bawaslu se-Sultra terwujudnya kondisi yang aman di masyarakat selama masa kampanye hingga terselenggaranya Pemilu 2024.

Selain itu, akan membawa Sultra tidak termasuk di dalam daerah dengan catatan tingkat pelanggaran tinggi di Indonesia. “Kami pun menekankan kepada Bawaslu kabupaten /kota di Sultra agar melakukan pencegahan sebelum melakukan penindakan,” ujar Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne dalam apel siaga pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di pelataran tugu eks MTQ Kendari, Minggu (3/12/2023), kemarin.

“Karena dalam tahapan kampanye ini, sudah ada sanksi-sanksi yang mengatur termasuk sanksi pidana. Sehingga sebelum Bawaslu melangkah ke penindakan harus mencegah secara maksimal. Bahkan kita upayakan agar tak ada pelanggaran Pemilu di Sultra,” sambung Iwan Rompo Banne.

Mantan komisioner KPU Sultra itu mengapresiasi kehadiran Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, Forkopimda dan Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu pada apel siaga pengawasan tahapan Pemilu. Menurut Iwan Rompo, kehadiran Pj Gubernur Sultra dan Pj Wali Kota Kendari membuktikan soliditas antara pemda dan penyelenggara Pemilu di Sultra sangat kuat.

”Sehingga ini menjadi energi moral di jajaran pengawas Pemilu Sultra untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku,” tutup Iwan Rompo.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan pengawasan Pemilu 2024 tidak sepenuhnya menjadi milik Bawaslu. Namun masyarakat juga bisa mengawasi jalannya pesta demokrasi itu dengan beberapa ketentuan.

“Kita harus tahu kewajiban kita mengenai mekanisme pelaksanaan, hubungan tata kerja, langkah-langkah koordinasi serta upaya monitor dan mengevaluasi. Sehingga kita dapat mengawasi secara optimal,” ujar Pj Gubernur Andap saat memimpin apel siaga pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024, kemarin.

Menurutnya, pelaksanaan Pemilu di Sultra harus berjalan aman, damai, kondusif, bermartabat, dan berintegritas. “Selain itu, tidak ada hoax, tak ada ujaran kebencian, tetap guyub satu sama lain, dan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye itu sendiri,” tutup Pj Gubernur Andap. (rah/b)

  • Bagikan