KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Alokasi anggaran bagi penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wakatobi, sudah disepakati. Namun hal tersebut belum termasuk dengan biaya pengamanan. Pasalnya, hingga saat ini porsi anggaran untuk Polri maupun TNI, belum difinalisasi. Pengajuannya diserahkan ke DPRD untuk dibahas.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wakatobi, Nurbahtiar, menjelaskan, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara KPU, Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sudah disepakati dan sebagian telah direalisasikan. Mengingat kedua penyelenggar tersebut sudah membutuhkan anggaran karena tahapan Pilkada akan dimulai akhir tahun 2023 ini.
“Kalau KPU dan Bawaslu kan memang sudah disepakati, karena tahapan sudah mau dimulai tahun ini juga. Makanya akan dicairkan sebagian dan sisanya nanti tahun 2024. Kalau biaya pengamanan, baik Polri maupun TNI nanti realisasinya tahun depan,” ujar Nurbahtiar, akhir pekan lalu.
Ia mengaku, usulan nominal dana yang dibutuhkan sudah dilakukan jauh hari. Hanya beberapa kali harus direvisi. Pihak Polres Wakatobi mengusulkan anggaran pengamanan sebesar Rp 7 miliar lebih, sementara untuk TNI hanya Rp 1 miliar lebih saja. Namun, usulan ini belum bisa dijamin akan disetujui dengan nominal yang sama.
“Dengan melihat kemampuan keuangan daerah, kita masih mau hitung dulu berapa yang bisa direalisasikan. Kalau untuk mendekati bisa, tapi mencapai angka usulan itu kita masih mau hitung dulu seperti apa kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Untuk diketahui, anggaran usulan KPU Wakatobi sebesar Rp 34 miliar dan disepakati Rp 28,5 miliar. Sementara Bawaslu disetujui Rp 11 miliar. Sebelumnya pihak pengamanan mengusulkan anggaran lebih dari Rp 8 miliar. (c/thy)
