Warga Diedukasi Pentingnya Konsumsi Pangan B2SA

  • Bagikan
PEMENUHAN GIZI : Sosialisasi konsumsi pangan berbasis B2SA yang dihelat di aula Sanggar Budaya Wakatobi dan dibuka Asisten II Setkab, Hamu Popalia, kemarin. (ASTY NOVALISTA/KENDARI POS)
PEMENUHAN GIZI : Sosialisasi konsumsi pangan berbasis B2SA yang dihelat di aula Sanggar Budaya Wakatobi dan dibuka Asisten II Setkab, Hamu Popalia, kemarin. (ASTY NOVALISTA/KENDARI POS)

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Sosialisasi konsumsi pangan berbasis beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) dihelar pihak Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kabupaten Wakatobi. Kegiatan tersebut untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya konsumsi pangan berbasis B2SA itu.

Menurut Sekretaris Dinas Ketapang Sultra, Ida Bagus Gede Bajera, selain untuk memahami konsumsi pangan berbasis B2SA, sosialisasi itu juga dalam rangka menekan angka tengkes (stunting).

“Sekarang ini lagi gencar- gencaranya menekan kenaikan stunting khususnya di Sultra. Salah satunya karena kurang gizi. Bagaimana kita meningkatkan gizi anak-anak sehingga bisa menekan angka penderita, termasuk pola pangannya,” ujar Ida Bagus Gede Bajera, Jumat (1/12).

Sementara itu, mewakili Bupati Wakatobi, H. Haliana, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab, Hamu Popalia, mengaku, pihaknya akan mengambil langkah strategi dengan mengadakan penganekaragaman pangan.

Selanjutnya, kebijakan diarahkan untuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan. “Pemkab Wakatobi juga secara rutin menyelenggarakan penganekaragaman pangan kepada keluarga serta meningkatkan pengetahuan anak sejak dini tentang kebutuhan gizi seimbang,” ungkap Hamu Popalia, kemarin.

Sementara itu Ketua Panitia, Rosmini, mengatakan, kegiatan serupa dihelat pada lima wilayah, yakni Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Wakatobi dan Kota Baubau. Outputnya diharapkan, masyarakat di Sultra dapat menerapkan pola konsumsi pangan berbasis B2SA. Peserta yang hadir dalam acara itu mencapai 300 orang dari PKK kabupaten, kecamatan, kelurahan/ desa, para camat, kepala desa dan lurah serta tokoh masyarakat. (c/thy)

  • Bagikan