KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Selama 75 hari terhitung mulai kemarin (28/11/2023), seluruh peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 resmi memasuki masa kampanye. Kesempatan untuk meyakinkan publik agar memilih mereka saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Sebelum mengawali masa kampanye, 3 pasangan caprescawapres dan 18 partai politik menandatangani deklarasi pemilu damai di KPU RI, Jakarta. Harapannya, tercipta kampanye yang berintegritas.
Di luar peserta pemilu, aparatur negara juga menggelar deklarasi netralitas dalam kegiatan yang diinisiasi Bawaslu RI di Hotel Sahid, Jakarta. Semua parpol dan pasangan caprescawapres turut hadir.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari berharap pelaksanaan kampanye tidak berlangsung secara keras. Dia mengingatkan partai politik, dalam waktu yang tidak lama seusai Pemilu 2024, ada pilkada. Konstelasi pilkada akan memaksa partai untuk mencari kawan di banyak daerah. “ Kalau dalam Pemilu 2024 gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit mencari kawan untuk pencalonan kepala daerah,” tuturnya di kantor KPU RI, Selasa (28/11/2023).
Peta politik diprediksi akan lebih cair. Meski di pilpres berbeda, bukan tidak mungkin saat pilkada akan banyak kesamaan. “
Lawan politik (saat pilpres, Red) bisa jadi nanti kawan berpolitik dalam pilkada,” imbuh- Hasyim Asy'ari.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mempersilakan peserta pemilu berkampanye seluasluasnya. Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat di semua kegiatan. Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu tidak pandang bulu. Meski demikian, pihaknya berupaya mencegah pelanggaran. “ Tindak pidana pemilu sebagai upaya hukum terakhir,” ujarnya.
Bagja menyebutkan, semua daerah memiliki kerawanan pelanggaran masing-masing. Sudah ada pemetaan melalui indeks kerawanan pemilu (IKP). Salah satu daerah yang paling riskan adalah Jakarta. “ Jakarta adalah tempat-tempat di mana semua pasangan calon ada di sini. Ketika base camp-nya itu ada di sini sehingga kemungkinan terjadinya kompetisi yang sangat ketat,” ungkapnya.
Kemudian, Jakarta adalah muara dari semua proses itu berakhir. Di Bawaslu untuk pelanggaran administrasi hingga MK untuk urusan sengketa hasil.
Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi deklarasi kemarin. Dia berharap komitmen netralitas tidak hanya ada di atas kertas, tetapi harus terimplementasi dalam perilaku. “ Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangani,” ujarnya.
Deklarasi tersebut akan kehilangan makna jika dalam perilaku tidak dilaksanakan.
“ Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur melaksanakan dengan sungguh-sungguh,” sambung Ganjar.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut deklarasi integritas sebagai seremoni hal baik. Namun, pakta sesungguhnya baru bisa dinilai di lapangan. “ Integritas bukan dinilai dari pakta yang ditandatangani, tapi dari peristiwa di lapangan,” tuturnya.
Isu netralitas, kata Anies, harus menjadi perhatian. Sebab, isu tersebut sudah bergulir ramai jauh sebelum kampanye digelar. Itu menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik pada instrumen negara dalam menggelar pemilu. “ Mari kita kembalikan kepercayaan rakyat kepada penyelenggara,” ajaknya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, kecurigaan tersebut bisa diredam hanya dengan praktik pemilu yang jujur dan adil. “ Kepercayaan sebagai pilar demokrasi harus kita jaga bersama,” kata Anies.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan keinginan serupa. Dia ingin pemenang pemilu sesuai dengan aspirasi murni masyarakat. “ Suara rakyat yang menentukan suara rakyat yang menang,” ujarnya. (jpg)
