KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kondisi kemiskinan ekstrem menjadi satu dari tiga isu strategis nasional yang mendapat perhatian pemerintah. Saat ini, angka kemiskinan ekstrem nasional mencapai 2,04 persen dari total jumlah penduduk. Untuk di Provinis Sulawesi Tenggara (Sultra), Kabupaten Buton berada pada posisi kedua terendah persentase penduduk miskin ekstremnya.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencancaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buton, Awaluddin, dalam rapat sosialisasi penghapusan kemiskinan ekstrem kabupaten, Selasa (21/11) di aula kantor bupati. Menurut mantan Kepala BKPSDM itu, semua pihak harus berkomitmen agar kemiskinan ekstrem di Tanah Wolio bisa dihapuskan sesuai target nasional, 0 persen pada 2024 mendatang.
“Untuk Provinsi Sultra, kita di Buton pada angka 0,87 persen. Urutan kedua, setelah Kota Kendari pada peringkat pertama. Jadi sebenarnya tugas kita tidak seberat daerah lain,” katanya, kemarin.
Menurut Awaluddin, sejumlah indikator penyebab kemiskinan ekstrem itu diantaranya, kepala keluarga (KK) tidak memiliki pendidikan, KK perempuan, keluarga disabilitas dan tak punya akses pelayanan kesehatan serta informasi.
“Untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan seperti ini, perlu program terintegrasi dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” sambung dia.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Buton, Asnawi Jamaludin, yang membuka rapat tersebut mengajak semua OPD, camat dan lurah untuk peka dengan situasi sosial di daerah termasuk penanganan kemiskinan ekstrem.
“Tugas kita ini berat. Ada pengendalian inflasi, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem. Tapi ini bisa berjalan serentak, karena ada saling keterkaitan penanganannya,” terangnya. Asnawi meminta semua pihak serius untuk memberikan sentuhan konkret, bagaimana menekan angka kemiskinan ekstrem tersebut. (b/lyn)
