--Kesbangpol Sultra Bentuk Satgas Pengawasan Pemilu
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara (Kesbangpol Sultra), komitmen mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, supaya berjalan lancar, aman, dan kondusif. Sejauh ini, berbagai upaya telah dilakukan. Diantaranya, membentuk Satgas Pengawasan penyelenggaraan pilkada hingga mendorong penertiban alat peraga kampanye (APK).
Kepala Kesbangpol Sultra, Harmin Ramba menegaskan, pihaknya komitmen menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak di Bumi Anoa. Harmin ingin memastikan, kontestasi politik di berjalan aman dan transparan.
“Kami telah melakukan persiapan matang untuk mengawasi kelancaran Pemilu. Tim pengawas akan disebar ke berbagai wilayah, untuk memastikan setiap tahap dalam pesta demokrasi berjalan sesuai prosedur. Selain melakukan pengawasan, karena belum memasuki masa kampanye, kami juga telah menginstruksikan semua APK agar ditertibkan,” ungkap Harmin Ramba, kemarin.
Selain itu, Kesbangpol Sultra juga telah menjalin kerja sama dengan instansi terkait. Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, Bawaslu Sultra, Kepolisian, dan lainnya. Hal ini bertujuan, untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, demi terciptanya Pemilu yang kondusif.
“Kami juga aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengenai pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi ini. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan keberhasilan Pemilu,” jelasnya.
Dengan kesiapan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kesbangpol Sultra, lanjut Harmin, diharapkan Pemilu berjalan lancar, bebas dari gangguan, dan menghasilkan representasi kehendak rakyat yang akurat.
“Harapan kita, Pemilu berlangsung aman, damai, jujur, netral, dan berkeadilan. Selain itu, kita juga berharap agar partisipasi pemilih semakin meningkat,” harapnya. (adv/rah)
Jelang Pemilu, Fokus Cegah Potensi Konflik
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra mulai mengantisipasi potensi terjadinya konflik sosial jelang Pemilu 2024. Isu Sara dan pertambangan, teridentifikasi sebagai narasi yang kerap memicu potensi konflik horizontal.
Kepala Kesbangpol, Sultra Harmin Ramba mengatakan, dalam penanganan konflik sosial, pihaknya melakukan pencegahan secara dini. Lembaganya punya bidang khsusus yang menangani masalah konflik sosial.
“Penangan konflik jelang Pemilu, ada beberapa langkah yang sementara kami lakukan. Salah satunya, mencegah isu konflik yang bermuculan,” ujarnya.
Menurut Harmin, belajar dari pengalaman, potensi konflik di Sultra umumnya terkait isu sara dan pertambangan. Karena itu, saat ini pihaknya terus memantau kondisi dua sektor itu setiap hari. Bila mendapatkan kemungkinan gejala konflik, maka segera ditindaklanjuti.
“Salah satu contoh pemilihan kepala desa di Muna sebelumnya, ada konflik-konflik di sana. Saya langsung berangkatkan tim dari bidang politik ke sana untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut,” terangnya.
Selain itu, lanjut dia, dalam penanganan konflik sosial yang jadi fokus adalah adanya urbanisasi penduduk ke daerah pertambangan yang begitu besar. Karena banyak masyarakat yang bekerja di kawasan pertambangan. Jadi KPU membuat kebijakan, bila tenaga kerja yang berada di pertambangan, nanti tidak perlu pulang kampung untuk memilih. Sebab panitia akan menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) khusus di kawasan pertambangan.
“Dalam penetapan ini, kita tidak serta merta langsung tetapkan TPS nya di area tambang. Perlu ada kerja sama dengan Dukcapil untuk pendataan para wajib pilih di wilayah itu dan menentukan TPS nya,” jelasnya.
Pj Bupati Konawe ini mengajak semua pihak agar menjaga keamanan dan ketentraman, sehingga pelaksanaan pemilu berjalan aman. Sasaran utama adalah program penanganan konflik sosial sehingga potensi konflik bisa dicegah sejak dini. “Kita ingin Pemilu di Sultra, bisa menjadi contoh daerah lain. Tentu ini, butuh dukungan semua elemen masyarakat,” imbuhnya. (adv/rah)
