KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Andap Budhi Revianto memprioritaskan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2024. Sebab kesejahteraan rakyat, bagi Pj Gubernur Sultra itu adalah amanah konstitusi UUD 1945.
Adapun kesejahteraan masyarakat yang dimaksud untuk direalisasikan adalah terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan dan papan ; pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan; pekerjaan yang layak dan jaminan sosial ; kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM; serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.
Pernyataan itu disampaikan Andap Budhi Revianto saat rapat paripurna DPRD Sultra. Kata dia, fokus program tersebut merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan stunting, penuntasan kemiskinan, penanganan inflasi, mitigasi bencana, penerapan standar pelayanan minimal, serta diarahkan juga untuk menyukseskan pemilu serentak tahun 2024.
Mantan Kapolda Sultra ini menambahkan, pembangunan Sultra tahun 2024 membutuhkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sehingga, pembangunan 2024 akan diawali dengan pendataan desa/kelurahan terkait kebutuhan dan kondisi riil masyarakat, serta potensi-potensi setiap kabupateb/kota di Sultra.
"Program prioritas merupakan upaya pembangunan manusia yang unggul dan kompetitif. Hal tersebut hanya dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan berbasis pada data presisi. Pemprov akan menjadi jembatan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan perguruan tinggi," jelasnya.
Rancangan program pembangunan 2024, lanjut Andap, telah sejalan dengan arahan dan program Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri untuk mengandalkan data presisi dalam pengambilan kebijakan dan mengoptimalkan peran sentral desa/kelurahan sebagai sistem pemerintahan terkecil di Indonesia. “Tahun 2024 merupakan awal pembangunan jangka waktu 2024-2026. Ia mengingatkan para kepala OPD untuk selalu berpedoman pada landasan hukum dan program prioritas nasional Presiden Indonesia.
Dirinya berharap, pembahasan APBD Sultra tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik, benar, adil, serta komitmen untuk kesejahteraan masyarakat Sultra. "Harapan kita bersama, agar berbagai program pembangunan yang dituangkan dalam postur APBD tahun anggaran 2024 dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, moral, etika, dan hukum," imbuhnya. (adv)
Pj Gubernur: Indeks keparahan Kemiskinan di Sultra Menurun
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menangani kemiskinan di Bumi Anoa menunjukkan tren positif. Meski persentase penduduk miskin naik 0,16 persen dari September 2022, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menurun di tahun 2023.
"Atas dasar itu, Provinsi Sultra menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pendataan dan verifikasi vaktual (Verval) warga miskin di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan itu dalam rangka penguatan kewenangan kepala daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu (PDKT)," ungkap Andap Budhi Revianto.
Mantan Kapolda Sultra itu mengingatkan agar pemerintah bersama berbagai komponen terkait untuk terus mengendalikan laju inflasi. Sebab, inflasi menjadi salah satu faktor meningkatnya persentase jumlah kemiskinan. Sebab hal ini berkaitan dengan daya jangkau dan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
"Informasi terkait inflasi akan terus dipublikasikan, agar masyarakat terus mengetahui perkembangannya dan tidak panik dalam menghadapinya. Inflasi merupakan persoalan global yang berimbas hingga ke daerah-daerah. Namun masyarakat tidak boleh panik sebab Sultra memiliki ketahanan pangan cukup. Selain itu, pemerintah juga akan terus melakukan intervensi dalam rangka pengendalian inflasi ini," jelasnya.
Sekjen Kemenkumham RI itu menambahkan, selain masalah inflasi, terdapat prediksi-prediksi negatif akan dampak badai Elnino di Sultra. Misalnya, masalah kekeringan berkepanjangan yang diprediksi hingga Februari 2024. "Namun perlu diingat bahwa sebagai daerah yang berada di kawasan tropis, Sultra memiliki sumber kekayaaan pangan lokal sehingga masalah Elnino jua bisa dihadapi secara bersama-sama," terangnya.
Sementara itu, Sekda Sultra Asrun Lio menerangkan indeks kedalaman kemiskinan di Sultra pada Maret 2023 sebesar 1,961 persen poin. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan pada September 2022 sebesar 2,048 persen poin. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,479 menjadi 0,512.
"Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin," ujar Sekda Asrun Lio.
Jumlah penduduk miskin di Sultra pada Maret 2023 sebanyak 321 ribu orang. Sebarannya adalah, penduduk miskin pedesaan sebanyak 241 ribu orang dan penduduk miskin perkotaan sebanyak 79 ribu orang. Artinya, 8 dari 10 penduduk miskin di Sultra berada di pedesaan. (rah/adv)
