KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kesediaan Kolaka Utara (Kolut) menjadi pilot project program Data Desa Presisi (DDP) tahun 2023 berbuah manis. Lewat program kerjasama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolut dan Institut Pertanian Bogor (IPB), daerah berjuluk Bumi Patowonua ini kian diperhitungkan di pentas regional dan nasional. Meski masuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sultra, Kolut punya komitmen besar terhadap program digitalisasi sistem pendataan di pedesaan.
Penjabat (Pj) Bupati Kolut, Sukanto Toding, mengatakan akan memperluas program DDP tahun depan. Jika tahun ini, hanya satu kecamatan. Tahun depan, program ini akan diperluas di seluruh kecamatan. Apalagi keakurasian data yang diperoleh sangat valid. Tidak hanya menjadi rujukan dalam penyusunan program pembangunan, namun juga sejalan dengan program Satu Data Indonesia.
“Kita akan perluas program DPP tahun depan. Secara informal, saya berharap para pendamping desa mulai bisa menyosialisasikan. Untuk dukungan anggarannya, masih akan dibahas. Yang agak besar pembiayaannya itu drone dan survey. Insya Allah, akan kita upayakan. Apalagi ada dukungan dana dari APBD provinsi,” kata Sukanto Toding dalam kegiatan Traning Of Trainer (TOT) Persiapan Pelaksanaan program DDP kemarin.
Di APBD perubahan provinsi lanjut mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sultra ini, ada anggaran yang disiapkan mendukung program DDP di Kolut sebesar Rp 5 miliar. Untuk besaran back up anggaran dari Pemkab sendiri, masih belum final. Saat ini, pihaknya masih menimbang-nimbang anggaran pembiayaannya.
“Estimasi program DDP ini Rp 80 juta per desa. Kalau dialokasikan Rp 1 miliar, bisa mencakup 10 desa. Saya kira dengan replikasi yang sudah ada, tentunya akan dipermudah. Berbeda dengan inisiasi awal. Melalui TOT dan tenaga ahli, kita bisa perluas. Dengan begitu, budget-nya bisa ditekan. Di sisi lain, tim dari IPB sudah siap,” jelas Asisten III Sekretariat Provinsi (Setprov) Sultra ini.
Keunggulan DDP kata Pj Bupati, memperkuat data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pasalnya, pengumpulan data tersebut mencakup berbagai aspek demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sejumlah faktor lainnya yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Basic datanya by name, by address dan by titik koordinat digital.
“Melalui program ini, pemerintah bisa mengetahui jumlah Kepala Keluarga (KK), warga miskin, hasil pertanian hingga potensi desa yang bisa dikembangkan. Datanya pun riil dan akurat. Selama ini, tampilan desa hanya sketsa dan kotak. Kalau di DDP, kita bisa melihat lekukan, perairan, laut, tambah dan lainnya. DDP ini muaranya adalah program Sata Data Indonesia. Jika keakutan datanya bisa dijamin, maka akan menjadi pasokan dan pilar penting satu data,” pungkasnya. (mal)
