KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Biaya besar yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) dalam menggelar bimbingan teknis (Bimtek) terkait pengelolaan dana transfer ke daerah dan perencanaan penganggaran melalui SIPD-RI, harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga teknisnya. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Butur, Harmin Hari.
Ia mengaku, terkait istilah baru dalam tata kelola dana alokasi umum (DAU) yang bersifat spesifik grant atau telah ditentukan penggunaannya, bukan menjadi hak daerah yang patut dibanggakan. Sebab menurutnya, itu merupakan sebuah penekanan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan fungsi kontrol kepada daerah dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Sehingga belanja yang didanai dari DAU dapat dimaksimalkan untuk memenuhi pencapaian standar layanan minimal, berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah,” papar Harmin Hari, kemarin.
Sementara itu Sekretaris Kabupaten (Sekab) Butur, Muhammad Hardhy Muslim, bersyukur perwakilan DPRD Butur turut mengikuti Bimtek tersebut, khususnya Ketua Fraksi PDIP, Fatria.
“Sehingga nantinya ada kesamaan pandangan tentang perencanaan penganggaran. Semoga, informasi yang diperoleh dapat ditransferkan kepada anggota DPRD lainnya,” kata Muhammad Hardhy Muslim.
Menurutnya, kegiatan tersebut telah menambah pengetahuan para perencana dan menjawab kehawatiran dalam penyusunan penganggaran pembangunan melalui SIPD-RI. “Sepanjang mengikuti petunjuk dan regulasi yang ada, maka program penganggaran pembangunan di daerah akan berjalan semestinya,” tandas Sekab Butur. (c/had)
