KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Konferensi Internasional: The 1st IIC (International Interdisciplinary Conference) 2023 sukses dilaksanakan secara hybrid oleh Pascasarjana UHO di PlazaInn Kendari, Sabtu-Minggu, 4-5 November, kemarin. Konferensi internasional ini mengusung tema "Addressing global challenges in education, economics, management, culture, agriculture, environment and public administration" .
Rektor Universitas Halu Oleo, Prof. Dr. Ir. Muhammad Zamrun Firihu, M.Si., M.Sc., melalui Wakil Rektor IV UHO, Prof. Armid, S.Si., M.Si., M.Sc., D.Sc, menyatakan bahwa konferensi ini menjadi tonggak penting dalam komitmen berkelanjutan UHO mendorong inovasi, kolaborasi, dan kesadaran global. "Konferensi ini merupakan wadah bagi akademisi, peneliti, profesional, dan pembuat kebijakan dari seluruh dunia untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, bertukar perspektif, dan mengembangkan pendekatan kreatif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat," ungkapnya.
Direktur Pascasarjana UHO, Prof. Dr. Ir. H. Takdir Saili, M.Si menyampaikan bahwa agenda ini adalah langkah awal dalam memulai perjalanan eksplorasi dalam mencari solusi inovatif terhadap tantangan global. "International Interdisciplinary Conference (IIC) 2023 merupakan kesempatan luar biasa bagi kita untuk berkolaborasi, belajar satu sama lain, dan bersama-sama merencanakan arah masa depan yang lebih cerah," urainya.
Selain menyajikan dialog dari enam keynote speaker dari berbagai negara, sejumlah akademisi UHO dan beberapa kampus dalam negeri juga turut mengambil bagian mempresentasikan hasil risetnya sesuai bidang masing-masing dalam parallel session. Salah satu diantaranya adalah Dekan FISIP UHO Prof, Eka Suaib yang memaparkan risetnya berjudul Politization of Regional Officials in the Perspective of Good Governance.
Prof. Eka mendasari risetnya pada fenomena politik terkini menjelang tahun politik yang mendegradasi semangat reformasi, seperti penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang tidak melibatkan masyarakat daerah, "Akibatnya masyarakat selaku pemegang kedaulatan di daerah terabaikan. Dari aspek good governance ini bagian dari problem khususnya pada dimensi akuntabilitas", urainya.
Dekan Fisip UHO itu merinci beberapa polemik yang terjadi seperti isu transparansi, berkurangnya supremasi sipil, resistensi gubernur, imparsialitas, legitimasi pemerintah yang rendah, dan otonomi daerah yang masih menyisakan problem.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Administrasi Publik PPs UHO, Dr. Jamal Bake mengangkat riset dengan topik Transformation of Structure, Systems, Values and Governance of Resident Id Services in The Era of Bureaucracy Digitalization at Local Government (Case at Kendari City). Penelitian yang memadukan layanan birokrasi dengan perkembangan teknologi mutakhir itu merupakan kolaborasi dengan tenaga pengajar lain yaitu Dr. Zulfiah Larisu, Akbar Wahbi dan mahasiswa Administrasi Pembangunan LM. Syuhada Ridzky.
Sebagai salah satu presenter dalam The 1st IIC 2023, LM. Syuhada Ridzky menjelaskan bahwa proses transformasi layanan birokrasi publik di era digitalisasi akan dilihat kedalam tiga perspektif perkembangan paradigma administrasi publik, yaitu old public administration, new publik management, dan new public service. "Dalam hal pelayanan publik, revolusi teknologi informasi telah merombak birokrasi pelayanan manual kesistem online, dan salah satu kesimpulan yang kami temui adalah digitalisasi telah memotong rantai birokrasi menjadi mudah, transparan, akuntabel, terkontrol, efektif dan efisien serta dapat diakses kapanpun dan dimana saja," tutupnya.(agr/b)
