KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Nilai APBD yang diporsikan untuk membiayai Pilkada Muna Barat (Mubar) cukup fantastis. Totalnya menembus angka Rp 44 miliar. Dari jumlah itu, KPU setempat dijatah 28,531 miliar, sedangkan Bawaslu Rp 10,218 dan siswanya biaya pengamanan (lihat grafis). Anggaran yang disiapkan Pemkab Mubar, lebih besar ketimbang dana hibah untuk pilkada Muna yang hanya Rp 41 miliar.
“Dana yang kita akan anggarkan untuk kebutuhan Pilkada sekira Rp 44 miliar. Dari APBD 2023 sebesar Rp 15,554 miliar dan APBD 2024 sebesar Rp 28,531 miliar,” kata Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri pada acara penadatanganan Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mubar 2024 Jumat (3/11).
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri itu, mengatakan dana itu disiapkan untuk mengakomodir pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada dan pengamananya. Anggaran untuk KPU dan Bawaslu cairkan bertahap. Sedangkan untuk Polri dan TNI dilakukan sekaligus (maaing-masing 100 persen) pada APBD 2024.
“Kalau untuk hibah ke KPU dan Bawaslu kita lakukan dua tahap. Pertama pada APBD 2023 masing-masing 40 persen dan APBD 2024 masing-masing 60 persen,” terangnya.
Sementara itu, Ketua KPU Mubar, La Tajudin mengapresiasi keseriusan Pemkab Mubar dalam mendukung kesiapan anggaran pelaksanaan Pilkada. “Saya ucapkan terimakasih kepada Pemkab Mubar atas keseriusanya dalam mengalokasikan anggaran untuk mengsukseskan agenda nasional ini baik Pemilu maupun Pilkada,” ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Bawaslu Mubar, Awaluddin Usa. Pihaknya menilai pemkab Mubar serius mendukung suksesnya pelaksanaan agenda nasional (Pilakad dan Pemilu, red). “Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan penadatangan NPHD yang telah dilaksanakan,” pungkasnya. (ahi/b)
