KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Kemudahan masyarakat mengakses layanan publik dalam satu kawasan digaungkan melalui pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP). Dari 17 pemerintah daerah kabupaten/ kota di Sultra, baru 3 daerah punya MPP. Yakni, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Bombana. Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto pun mendorong 14 pemda lainnya membangun MPP.
Pj Gubernur Andap mendorong agar MPP di Sultra semakin bertambah demi kemudahan pelayanan publik dan peningkatan investasi. “Kita akan mendorong sepenuhnya pemda kabupaten/kota yang belum memiliki MPP agar segera memilikinya demi pelayanan publik yang semakin mudah dan investasi yang semakin meningkat,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya usai mengikuti peresmian 10 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (31/10/2023), kemarin.
Menurut Pj Gubernur Andap, keberadaan MPP sangat membantu perbaikan pelayanan publik, sekaligus mendukung iklim investasi melalui kemudahan berusaha bagi investor.
Sekjen Kemenkumham RI itu menjelaskan MPP memiliki 5 keunggulan terkait investasi. Pertama, MPP mempercepat proses pengurusan izin usaha dengan tingkat risiko rendah menjadi 1 hari saja. Kedua, petugas layanan MPP didorong memiliki standar pelayanan yang ramah. “MPP mengubah budaya pelayanan yang tidak ramah menjadi standar pelayanan ramah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” jelasnya.
Mantan Kapolda Sultra itu menyebut keunggulan ketiga MPP adalah mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan masyarakat untuk menerima layanan. Pj Gubenur Andap mengungkapkan MPP menyatukan berbagai instansi pelayanan yang semula berada di lokasi berbeda, menjadi pelayanan di 1 tempat yang sama.
Keunggulan keempat, MPP akan meningkatkan transparansi dengan konsep desain gedung bersifat ‘open space’ sehingga mencegah adanya praktik kecurangan di luar aturan yang berlaku.
“Konsep layanan open space membuat MPP menjadi transparan. Konsep ini menekan praktik kecurangan terhadap masyarakat penikmat layanan publik,” tutur Pj Gubernur Andap.
Selanjutnya, keunggulan kelima MPP adalah dapat meningkatkan daya saing bisnis. “Rata-rata jumlah investasi di daerah akan meningkat setelah adanya MPP,” imbuh Pj Gubernur Andap.
Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mendorong para Penjabat (Pj) kepala daerah agar menghadirkan MPP digital di setiap kabupaten dan kota di wilayahnya guna pelayanan prima kepada masyarakat. Mengingat MPP digital adalah penyempurna MPP fisik bukan sebagai pengganti.
Untuk itu, diharapkan ke depan semua daerah dapat menyelenggarakan MPP secara fisik maupun digital. “Tidak perlu gedung baru, tetapi pelayanan prima yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Menteri Abdullah Azwar Anas. (rls/rah/b)
