--Asmawa Dipuji Mendagri
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu saat kunjungan kerja (Kunker)-nya di Sultra, baru-baru ini. Pj Wali Kota Asmawa dinilai berhasil menunaikan titah Menteri Tito perihal hibah daerah dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Menteri Tito mengaku bangga karena beberapa daerah di Sultra patuh dan menjalankan instruksinya untuk menyukseskan Pilkada, termasuk Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Kendari dalam kendali Pj Wali Kota Asmawa. Pemkot Kendari bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Saat ini pemerintah daerah yang menyepakati perjanjian NPHD di Sultra baru mencapai 5 kabupaten dan 1 kota, yakni Kota Kendari. Kami harap seluruh daedorongan dan asisrah mempercepat penandatanganan NPHD ini untuk mendukung kesuksesan Pilkada yang tidak lama lagi akan digelar,” ujar Menteri Tito Karnavian, baru-baru ini.
Sebelumnya, Pemkot Kendari menganggarkan biaya Pilkada Kota Kendari tahun 2024 sekira Rp49,9 miliar. Anggaran itu tertuang dalam NHPD yang diteken Pemkot, KPU dan Bawaslu Kota Kendari.
Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengatakan, alokasi hibah daerah dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024. “Berkat tensi dari KPU dan Bawaslu, maka kesepakatan terkait anggaran yang dialokasikan dari APBD 2023 dan 2024 kepada penyelenggara Pemilu dan Pilkada sudah menemui titik kesepakatan,” ujar Pj Wali Kota Asmawa kepada Kendari Pos, Minggu (29/10/2023), kemarin.
Alokasi hibah daerah ini divakini dapat meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kendari terutama dalam menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan ini termasuk memastikan keamanan dan kondusivitas daerah jelang Pilkada.
“Pilkada tahun 2024 merupakan salah satu program strategis nasional sehingga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik dari aspek teknis maupun aspek pembiayaan. Semoga memberikan manfaat untuk kemajuan Kota Kendari,” kata Pj Wali Kota Asmawa.
Sementara itu, Ketua KPU Kendari, Jumwal Shaleh mengatakan NPHD Pilkada 2024 terbagi 2, yakni tahun 2023 sebanyak 40 persen, dan tahun 2024 sebanyak 60 persen.
Pembagian NPHD ini sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri, yang menekankan kepada daerah untuk menganggarkan Pilkada dalam 2 tahap. “Untuk tahun 2023 ini melalui APBD perubahan dan 60 persen melalui APBD induk tahun anggaran 2024,” ujar Jumwal.
Sekedar informasi, Pemkot Kendari juga menghibahkan dana kepada Bawaslu Kota Kendari. Jumlahnya sebesar Rp11,9 miliar. Belasan miliar dana hibah untuk pengawasan Pilkada 2024.
Perlu diketahui pula, 6 daerah yang sudah melaksanakan NPHD yaitu, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Muna. (ags/b)
