--Mengendalikan Inflasi, Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan TKDN
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Sejak diamanatkan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto sudah berkomitmen mengawal program prioritas Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Sultra. Pj Gubernur Andap memercayakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J.Robert Maturbongs dan kepala dinas lainnya untuk mengawal program prioritas Presiden Jokowi.
Beberapa diantara arahan Presiden yang sedang digencarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Bappeda Sultra yakni pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau penggunaan barang atau jasa yang bersumber dari dalam negeri.
Kepala Bappeda Sultra J.Robert Maturbongs mengatakan Pj Gubernur Sultra memberi atensi terkait penyelarasan program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Terutama 4 aspek utama yakni penanganan kemiskinan ekstrem, inflasi daerah, penurunan angka stunting, dan TKDN.
"Sesungguhnya program itu sudah dijalankan beberapa tahun terakhir namun belum cukup optimal. Karena kita juga fokus pada pembangunan infrastruktur pada kepemimpinan gubernur sebelumnya," kata J.Robert saat menjadi narasumber podcast Kendari Pos Channel yang dipandu Wakil Direktur Kendari Pos Awal Nurjadin, Selasa (24/10/2023).
Kepala Bappeda J.Robert menjelaskan, inflasi di Sultra sedikit menurun. Kini di angka 3,46 persen (year on year). Diakuinya, angka itu masih jauh dari angka inflasi nasional 2,28 persen (year on year).
"Kita masih punya 'PR' dalam menekan angka inflasi di Sultra. Angka 3,46 persen ini cukup tinggi karena dampak El Nino, yang menyebabkan lahan sawah kering dan berimbas pada naiknya harga beras serta kenaikan harga bahan bakar. Kita terus berupaya menurunkan angka inflasi ini," jelas J.Robert.
Kata Kepala Bappeda J.Robert, angka inflasi daerah itu berkorelasi dengan angka kemiskinan ekstrem. Kondisi ini masih menjadi polemik cukup besar di Sultra. Mengingat persentase penduduk miskin ekstrem di Sultra pada tahun 2022 tercatat 2,54 persen atau lebih tinggi daripada angka kemiskinan ekstrem nasional sekira 2,04 persen.
"Pemprov Sultra akan bekerja keras lagi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 2,54 persen karena angka kemiskinan nasional kian menurun pada tahun 2023 ini yakni 1,12 persen," ungkap J.Robert.
Pemprov Sultra harus memacu kinerja menurunkan angka kemiskinan ekstrem demi memenuhi target secara nasional 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. "Sementara penurunan kemiskinan ekstrem di Sultra sangat lambat. Tahun 2021 sekira 2,93 persen, lalu menurun sedikit menjadi 2,54 persen pada tahun 2022, sementara target tahun 2024 adalah 0 persen. Tentu ini sedikit mustahil. Tetapi kita akan berupaya menurunkan angka itu," imbuhnya.
Pada aspek penanganan stunting, Pemprov Sultra dalam kendali Pj Gubernur Andap secara aktif melakukan beragam program guna mendorong penurunan angka stunting. Hasilnya, angka stunting di Sultra menunjukkan trend penurunan positif.
"Tahun 2021 angka stunting Sultra berada pada posisi 5 besar nasional dengan tingkat penyebaran stunting terbesar. Tahun 2022 menurun sekira 2,5 persen menjadi 27,7 persen dari sebelumnya 30,2 persen. Kini berada di posisi 9 nasional. Kita berharap tahun 2023 ini angka stunting terus berkurang," ungkap Kepala Bappeda J.Robert.
Menurutnya, progres itu cukup baik namun harus lebih dioptimalkan, Sebab sesuai amanah presiden bahwa angka stunting di Sultra harus berada diposisi 14 persen pada tahun 2024. "Ini tentu bukan hal mustahil, namun butuh sinergi semua pihak untuk mencapai itu. Bahkan kita harus bekerja lebih keras lagi agar target yang ditetapkan bisa tercapai," tegas Kepala Bappeda J.Robert.
Optimalisasi program TKDN terus dimaksimalkan Pemprov Sultra. Dalam setiap pengadaan barang dan jasa, OPD lingkup Pemprov Sultra mengakomodir komponen produksi dalam negeri. Salah satunya, produksi dan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) untuk peningkatan ekonomi daerah.
"Kita dorong agar pada tahun 2024 semua pekerjaan infrastruktur jalan menggunakan aspal Buton sesuai atensi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Buton. Bila aspal Buton digunakan maka Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah akan lebih besar. Sehingga perekonomian Sultra baik, stunting dan inflasi bisa turun serta kemiskinan ekstrem terkendali," kata Kepala Bappeda J.Robert.
Pada sektor pertambangan, Pemprov Sultra mendukung penuh program hilirisasi nikel. Perusahaan jangan hanya memproduksi bahan setengah jadi "Hilirisasi nikel ini diproduksi sebagai barang jadi yang langsung dimanfaatkan masyarakat, bukan barang setengah jadi. Bila itu kita optimalkan maka akan berefek pada peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat Sultra," tutup Kepala Bappeda J.Robert. (rah/b)
MENGAWAL PROGRAM PRESIDEN
KOMITMEN PJ GUBERNUR
-Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto berkomitmen mengawal program prioritas Presiden Jokowi
-Pj Gubernur Andap memercayakan Kepala Bappeda Sultra, J.Robert Maturbongs untuk mengawal program prioritas Presiden Jokowi
-Begitu pula kepala dinas lainnya, harus menunaikan arahan Presiden
ARAHAN PRESIDEN
1.Pengendalian inflasi
2.Penurunan angka kemiskinan ekstrem
3.Penanganan stunting
4.Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau penggunaan barang atau jasa dari dalam negeri
SUDAH BERJALAN
-Arahan Presiden digencarkan Pemprov melalui Bappeda Sultra
-Kepala Bappeda memastikan 4 program itu sudah berjalan
-Namun belum cukup optimal
-Sebab, Pemprov fokus pada pembangunan infrastruktur pada gubernur sebelumnya
REALISASI
1.PENGENDALIAN INFLASI
-Inflasi di Sultra sedikit menurun, kini di angka 3,46 persen (year on year)
-Angka itu masih jauh dari angka inflasi nasional 2,28 persen (year on year)
-Pemprov masih punya 'PR' untuk menekan angka inflasi
-Angka 3,46 persen ini cukup tinggi karena dampak El Nino
-Dampaknya,lahan sawah kering, harga beras dan bahan bakar naik
2.KEMISKINAN EKSTREM
-Angka inflasi daerah berkorelasi angka kemiskinan ekstrem
-Persentase penduduk miskin ekstrem di Sultra 2,54 persen (tahun 2022)
-Angka itu lebih tinggi daripada angka kemiskinan ekstrem nasional, 2,04 persen
-Pemprov Sultra bekerja keras menurunkan angka kemiskinan ekstrem
-Karena angka kemiskinan nasional kian menurun yakni 1,12 persen (tahun 2023)
-Pemprov harus memacu kinerja karena target nasional 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2024
-Penurunan angka kemiskinan ekstrem di Sultra sangat lambat
-Tahun 2021 sekira 2,93 persen, lalu menurun sedikit 2,54 persen tahun 2022
3.PENURUNAN STUNTING
-Pemprov Sultra aktif mendorong penurunan angka stunting
-Hasilnya, angka stunting menunjukkan trend penurunan positif
-Tahun 2021 angka stunting Sultra berada pada posisi 5 besar nasional
-Tahun 2022 menurun sekira 2,5 persen menjadi 27,7 persen dari sebelumnya 30,2 persen
-Kini berada di posisi 9 nasional
-Target angka stunting di Sultra 14 persen pada tahun 2024
4.OPTIMALISASI TKDN
-Dalam pengadaan barang dan jasa, OPD mengakomodir produksi dalam negeri
-Salah satunya, produksi dan penggunaan Aspal Buton (Asbuton)
-Optimalisasi Asbuton dalam TKDN untuk peningkatan ekonomi daerah
-Pemprov mendorong infrastruktur jalan pakai Asbuton pada tahun 2024
-Hal itu sesuai atensi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Buton
-Bila Asbuton digunakan maka Dana Bagi Hasil (DBH) ke Sultra lebih besar
SUMBER : BAPPEDA SULTRA
DATA DIOLAH KENDARI POS
