KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemprov Sultramelalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rapat koordinasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2024-2026. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Belhotel Kendari itu, kemarin (23/10) itu sebagai salah satu upaya memantapkan RAD SDGs di Bumi Anoa.
Kepala Bappeda Sultra, J.Robert mengatakan, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sudah menjadi isu utama dalam pencapaian visi Indonesia 2045, visi seratus tahun Indonesia merdeka, atau visi tahun emas Indonesia.
Lanjutnya, sesuai dengan Perpres Nomor 111 tahun 2022 bahwa rencana aksi tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) , maka RAN TPB/ SDGs akan berakhir sejalan dengan berakhirnya periode RPJMN di tahun 2024. Begitu juga RAD SDGS Sultra yang telah ditetapkan melalui peraturan gubernur (Pergub) Sultra berakhir sejalan dengan berakhirnya periode rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov Sultra tahun 2018-2023.
"Dengan berakhirnya periode RAD SDGs Sultra, maka Bappeda melakukan inisiasi penyusunan RAD SDGs tahun 2024-2026 untuk menyesuaikan rencana pembangunan transisi (RDP Sultra tahun 2024-2026) karena berakhirnya masa jabatan gubernur,"kata Robert.
Dijelaskan, dalam kegiatan ini membahas beragam isu strategis dan beberapa hal yang menjadi tanggung jawab OPD yang harus terkoordinir. Seperti terjadi isu lingkungan dampak El-nino dan risiko ketahanan pangan. Itu semua masuk menjadi bagian SDGs.
"Sekarang kita mencoba agar kegiatan itu bisa terkoordinasi dengan baik. Semua perencanaan harus tersusun dalam rencana aksi daerah. Sesungguhnya, hal itu kita sudah susun dari tahun 2022 sampai tahun ini. Bahkan saat ini kita melakukan koordinasi lagi untuk memantapkan apa yang menjadi dokumen kita,"ungkapnya.
Ia harap RAD itu ditetapkan dalam pergub supaya itu menjadi landasan bergerak. Sebab bila seandainya ada konsekuensi RAD untuk dilaksanakan dalam APBD itu, pemerintah sudah punya ruang, karena dalam penyusunan RAD sudah ada penyelarasan dengan dokumen RPJMD dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah), dan RPJMN.
Dijelaskan, tentu dalam RAD SDGs Sultra tahun 218-2023 masih memiliki catatan penting. Misalnya, untuk capaian SDGs di Sultra, koordinasinya belum solid baik di level provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal tersebut tergambarkan belum maksimalnya keterlibatan organisasi kemasyrakatan, pihak swasta, filantropi serta matriks program kegiatan kabupaten/kota belum tersedia dari hasil evaluasi pencapaian SDGs yang telah diakukan.
"Bahkan dari 194 indikator SDGs, sebanyak 36 persen tidak memiliki data, 24 persen belum tercapai, dan sebanyak 40 persen telah tercapai,"ujarnya. Dia berharap, dengan sisa waktu yang kurang dari 8 tahun menuju 2030, semua pihak dapat bersinergi membangun kolaborasi yang solid demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
"Kami sadari bahwa pencapaian target di tingkat provinsi merupakan agregasi hasil kerja kita bersama sehingga keterlibatan semua pihak, antara pemerintah provinsi dan kabuaten/ kota, akademisi, organisasi masyarakat, swasta, media, dan filantropi sangat menetukan pencapaian target TPB/SDGS. Oleh sebab itu agar RAD kita kedepannya bisa lebih baik, maka identifikasi program kegiatan yang berdampak pada pencapaian indikator baik pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) maupun non pemerintah termuat dan dapat dilaksanakan dengan baik,"harapnya. (rah/b)
