KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Buton tahun 2024, tuntas dibahas oleh pihak eksekutif dan legislatif. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buton juga sudah memberikan sejumlah rekomendasi penting. Selanjutnya, Pemkab tinggal mengimplementasikannya dalam penjabaran APBD nanti.
Hal itu dibenarkan Ketua DPRD Kabupaten Buton, Waode Nurnia. “Rekomendasi dari masing-masing Komisi dan Badan Anggaran sudah disampaikan agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten dalam proses penyusunan Reperda APBD nanti,” katanya, Rabu (18/10). Politikus Partai Golkar tersebut memastikan, pihaknya akan menelisik item-item rekomendasi itu, apakah sudah include dalam usulan atau belum.
Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diberikan catatan penting, apa menjadi kebutuhan masyarakat sesuai aspirasi yang diterima oleh dewan secara langsung, baik melalui reses atau rapat dengar pendapat. Rekomendasi itu diantaranya, kepada Dinas Pendidikan untuk mengalokasikan anggaran dan kegiatan peningkatan kualitas guru, Dinas Pertanian diminta menyediakan bibit kelapa sawit bagi petani. Sementara Dinas Perhubungan agar dilakukan penambahan intrumen penerangan jalan.
“Dinas perikanan bisa menambah unit bantuan kapal untuk nelayan, pengadaan bibit tuna dan rumput laut serta sarana penunjangnya. Termasuk juga kepada pihak Dispora terkait pemeliharaan aset-aset yang kemarin sudah dibangun saat penyelenggaraan Porprov,” tambah Nurnia.
Untuk itu, dengan tuntasnya pembahasan KUA-PPAS tersebut, kini DPRD tinggal menunggu pihak eksekutif menyerahkan draf Raperda APBD 2024. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton, Sunardin Dani, mengatakan penyusunan APBD 2024 tengah dirampungan. “OPD sementara menginput. Kita sudah sampaikan supaya disegerakan. Sudah banyak juga yang telah menyerahkan. Bulan ini juga diupayakan tuntas,” ujar Sunardin Dani, kemarin. (b/lyn)
