KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) di kawasan perkantoran Bumi Praja Laworoku dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar. Anggaran Rp 4,8 miliar disiapkan tahun ini untuk membiayai pengerjaan bangunan, terutama infrastruktur dasar.
Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri mengatakan pembangunan MPP telah direstui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tentunya pembangunan MPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Mubar.
“Dalam konteks MPP yang kita bangun, sebagaimana amanah Peraturan Presiden yang juga untuk menaikkan pelayanan publik kita menjadi baik. Karena kita target naik zona hijau dari zona kuning saat ini untuk kepatuhan standar pelayanan publik,” kata Bahri.
Lanjut Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu anggaran Rp 4,8 miliar yang telah dirinci untuk membangun MPP itu telah diketahui oleh Kemenpan-RB. Semua itu untuk membiaya perencanaan, pengawasan, dan pembangunannya.
“Untuk menyatukan pelayanan dalam satu kantor, maka kita hadir dengan menyatukan pelayanan dalam satu kantor. Namanya MPP. Jadi orang tinggal datang di satu kantor (MPP) bisa melakukan berbagai urusan. Misalnya masyarakat mau mengurus KTP maka tinggal ke gerainya Dukcapil. Bikin SIM, tinggal ke gerai Polres dan lain sebagainya,” terangnya. '
Pihaknya akan mengumpulkan istansi pemerintahan dan lembaga yang memberikan pelayanan dalam satu tempat. Sehingga masyarakat cukup datang di satu kantor tetapi dapat menuntaskan semua urusan pelayanan sesuai yang dibutuhkan
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mubar, M. Amirullah mengungkapkan Gedung MPP Mubar didesain dua lantai. Total kebutuhan anggaran berdasarkan pagu anggaran perencanaan sampai berdirinya gedung secara keseluruhan sekira Rp 14 miliar. Namun untuk tahun ini yang tersedia hanya sekira Rp 4,8 miliar khusus untuk biaya pembangunan dari struktur bawah (kolom sampai atap).
“Untuk dinding belum dibangun. Begitu juga untuk pekerjaan arsitektural belum dilakukan. Dari anggaran sebesar Rp 4,8 miliar presentase capain pembangunan tahun ini sekira 30 - 35 persen saja,” pungkasnya. (ahi/b)
