--Banyak Bantuan Salah Sasaran, Penerima Pakai Perhiasan Emas
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Angka kemiskinan di Kabupaten Bombana masih sangat tinggi. Merujuk data BPS tahun 2022, angka kemiskinan di Bombana mencapai 10,26 persen atau sekira 368.576. Persentase jumlah angka kemiskinan di Bombana melampaui angka Provinsi Sultra yang berada di bawah 10 persen. Tingginya angka kemiskinan menjadi pekerjaan rumah Penjabat (Pj) Bupati Bombana Burhanuddin untuk diturunkan.
Pj Bupati Bombana Burhanuddin mengakui tingginya angka kemiskinan di wilayahnya. Bahkan menjadi pertanyaan besar bagi mantan Pj Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) itu. Sebab, banyaknya bantuan yang digulirkan pemerintah ke masyarakat namun tidak memberikan dampak siginifikan. Rupanya, sebagian besar penyaluran bantuan itu tidak tepat atau salah sasaran.
Fakta itu ditemukan sendiri sang Pj Bupati Burhanuddin saat turun langsung menyalurkan bantuan untuk kemiskinan ekstrem di Kecamatan Poleang. Ia mengaku terkejut melihat penerima manfaat bantuan justru orang mampu secara ekonomi.
"Saat saya memberikan bantuan, ada penerima bantuan yang terlihat masih sangat sehat, bahkan memakai perhiasan emas. Saya cukup terkejut. Dan laporan warga menyebutkan ada penerima bantuan itu yang memiliki banyak sawah," ujarnya kepada Kendari Pos, Minggu (15/10/2023), kemarin.
Padahal menurutnya, seharusnya penerima bantuan miskin ekstrem itu adalah masyarakat yang memiliki kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa bantuan pemerintah.
Pada kasus lain, saat melakukan labelisasi rumah warga penerima manfaat bantuan, Pj Bupati Burhanuddin melihat beberapa rumah dalam kondisi layak huni. Jauh dari kata miskin ekstrem. "Bahkan ada beberapa rumah penerima manfaat dibangun berkonstruksi beton," ungkapnya.
Dari pemantauan langsung dan beberapa laporan masyarakat yang diterimanya, Pj Bupati Burhanuddin meyakini penyaluran bantuan pemerintah pusat maupun daerah di Kabupten Bombana selama ini banyak salah sasaran.
Pj Bupati Burhanuddin menegaskan jika penyaluran bantuan tidak tepat sasaran terjadi secara terus menerus, maka berapapun banyaknya bantuan yang disalurkan tidak akan mengurangi angka kemiskinan di Bombana. Pj Bupati Burhanuddin memerintahkan Dinas Sosial (Dinsos) Bombana untuk mengevaluasi dan mendata ulang penerima bantuan sosial (Bansos). Bagi warga yang mampu secara ekonomi, secepatnya dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS).
“Ini saya tegaskan, lakukan evaluasi dan segera lakukan pendataan mandiri. Ini tidak boleh dibiarkan, terlebih data ini menjadu rujukan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bantuan. Saya menganggap bahwa saat ini masyarakat kita sudah tidak malu lagi di katakan atau dicap sebagai orang miskin,” ungkap Pj Bupati Burhanuddin.
Pj Bupati Burhanuddin juga meminta berbagai elemen masyarakat untuk melaporkan jika melihat dan mengetahui warga Bombana yang seharusnya mendapat bantuan namun tidak di berikan. Begitupun sebaiknya.
“Ini kerja-kerja bersama yang harus di maksimalkan agar angka kemiskinan daerah dapat diturunkan paling tidak berada di angka satu digit," kata Pj Bupati Burhanuddin.
Terpisah, Sekretaris Dinsos Bombana Abdul Cholis mengaku pihaknya telah melakukan pendataan ulang. Data dan foto sudah ada. Data tersebut akan dilaporkan ke Pj Bupati Burhanuddin untuk di rekomendasikan agar dikeluarkan dari data DTKS penerima bansos PKH dan BPNT.
“Perlu diketahui data yang masih muncul kembali itu perlu adanya lampiran berita acara musyawarah Desa. Kami tidak bisa mengeluarkan nama KPM apabila tidak ada berita acara dari desa atau kelurahan yang menyatakan KPM tersebut sudah pindah, meninggal atau sudah tidak selayak lagi menerima,” ujar Abdul Cholis. (idh/b)
