--Karena Berhasil Tekan Angka Stunting
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Kinerja Bahri menangani stunting di Muna Barat (Mubar) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Penjabat (Pj) Bupati Mubar itu dan jajarannya diundang Istana Wakil Presiden karena berhasil menekan angka stunting di Mubar.
“Kita akan hadir memenuhi undangan rapat koordinasi nasional tentang penurunan angka stunting. Kepala daerah yang diundang, dianggap telah mampu menurunkan dan menekan angka stunting sejak beberapa tahun terakhir,” kata Bahri.
Kegiatan tersebut sekaligus akan dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis pemberian insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kategori penurunan stunting tahun anggaran 2023. Ada sekira 55 kepala daerah se Indonesia yang mendapat undangan menghadiri kegiatan tersebut. Namun untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hanya Pj Bupati Mubar yang mendapat undangan tersebut. “Kita mampu menekan angka stunting berkat kerja bersama dengan berbagai pihak,” ucapnya.
Katanya, Pemkab Mubar berkomitmen menekan angka stunting. Semua itu terlihat dari berbagai langkah dan kebijakan yang diambil. Mulai dari penandatanganan pernyataan pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi Agustus 2022 lalu hingga berbagai kebijakan penanganan stunting secara langsung di masyarakat. “Mulai dari OPD, para camat, kepala desa, serta pihak lain secara bersama bersinergi menurunkan angka stunting di Mubar,” ucapnya
Ia menerangkan penanganan stunting dimulai dari validasi data stunting milik Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data milik Dinas Kesehatan Mubar. Dari situ ditemukan angka stunting di Mubar mencapai 201, yang terbagi dari 128 stunting karena faktor genetik dari orang tua dan 73 angka stunting kategori kasus karena faktor gizi buruk.
Selanjutnya Pemkab Mubar mengalokasikan anggaran penanagannya senilai Rp 3,8 miliar dari APBD. Anggaran itu dimanfaatkan peningkatam kapasitas kecukupan gizi pada penderita stunting. Termasuk upaya pencegahan pada ibu hamil dan remaja putri, serta pengadaan susu bagi bayi yang tidak menyusu. Ditambah lagi memberikan pelatihan kepada pegawai Puskesmas terkait Eletronifikasi Pencatatan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat (EP2BGM), membiaya BBM pegawai Puskesmas agar intens turun lapangan dan lainya.
“Kemudian dalam menangani stunting kita menerapkan dua aspek intervensi yaitu spesifik (terkait peyebap langsung stunting) dan intervensi sensitif (penyebap tidak langsung stunting). Intervensi dari aspek spesifik ditangani oleh Dinas Kesehatan Mubar. Sementara aspek sensitif ditangin oleh desa,” ungka Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri itu. (ahi/b)
