KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Rata-rata tenaga honorer bidang administrasi di daerah diisi para tim sukses hingga keluarga kepala daerah dan pejabat setempat. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, beberapa waktu lalu. Lain halnya dengan tenaga honorer bidang pendidikan dan kesehatan memang sangat dibutuhkan karena memiliki keahlian khusus. Di Sultra, tak sedikit jumlah tenaga honorer administrasi yang mengabdi di instansi pemerintah.
Pengamat politik dan pemerintahan Sultra, Dr.Muh.Najib Husain, S.Sos., M.Si mengatakan pemerintah daerah hendaknya mengevaluasi kinerja para tenaga honorer bidang administrasi. Itu penting dilakukan agar tenaga honorer administrasi bukan hanya berstatus titipan pejabat melainkan menjadi tenaga yang mampu bekerja dan terampil dibidangnya.
"Saya harap Penjabat (Pj) Gubernur mengevaluasi tenaga honorer bidang administrasi yang ada. Apakah bekerja baik atau berkinerja buruk. Kalau mereka berkinerja buruk, konsekuensinya harus diberikan pembinaan sehingga menyadari bahwa harus memberikan kinerja terbaik," kata Dr. Najib Husain, kepada Kendari Pos, kemarin.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (FISIP UHO) itu tak menampik jika pemerintah daerah di Sultra masih membutuhkan tenaga honorer. Sebab, masih ada beberapa daerah yang masih kekurangan tenaga ASN terutama di daerah kepulauan.
"Tenaga honorer masih sangat dibutuhkan karena ada beberapa daerah tidak bisa langsung merekrut pegawai secara organik dan itu pasti membutuhkan tenaga. Hanya permasalahannya, banyak tenaga honor yang dijadikan sebagai 'jualan politik' oleh para pejabat daerah termasuk tim sukses kepada daerah terpilih," ujar Dr.Najib Husain.
Dr.Najib Husain menambahkan, penataan terhadap tenaga honorer administrasi penting dilakukan meskipun pada saat ini tidak dilakukan penghapusan, karena keberadaan mereka yang membebani keuangan daerah.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan rata-rata tenaga honorer bidang administrasi di daerah diisi para tim sukses hingga keluarga kepala daerah dan pejabat setempat. "Tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ," kata Menteri Tito di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menteri Tito mengatakan kebanyakan tenaga honorer di bidang administrasi ini tak memiliki keahlian khusus. Jumlah tenaga honorer terus menumpuk karena kepala daerah yang baru terpilih di pilkada membawa lagi anggota timsesnya menjadi tenaga honorer.
Menteri Tito menjelaskan menumpuknya tenaga honorer berimplikasi anggaran belanja daerah banyak tersedot untuk gaji pegawai ketimbang belanja operasional atau modal di daerah. "Yang belanja modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan, mungkin cuma 15-20 persen, jadi tidak ada kemajuan apa-apa," ungkapnya.
Menteri Tito mengatakan ada juga yang mengisi spesialis tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Namun, tenaga honorer bidang pendidikan dan kesehatan dibuthkan lantaran memiliki keahlian khusus. (ags/b/net)
