Tokoh Perubahan 2023, Akselerator Pembangunan Infrastruktut Dasar dan Peningkatan IPM
Dr Bahri S.STP.,M.Si, Pj Bupati Mubar
Gebrakan Jitu Pemimpin Cerdas
--Ubah Catatan Buruk jadi Prestasi
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Masyarakat Muna Barat (Mubar) patut berbangga dipimpin sosok Dr Bahri S.STP M.Si. Kehadiran Penjabat (Pj) Bupati di daerah ini telah membawa banyak perubahan positif bagi daerah. Jazirah Barat pulau Muna ini mengalami kemajuan pesat. Tidak hanya dari segi infrastruktur, namun juga di sektor kesehatan pendidikan, pertanian dan lainnya. Sejumlah catatan miring sukses diubah menjadi prestasi.
Atas dedikasi dan kinerjanya, Kendari Pos dengan bangga menganugerahkannya sebagai tokoh akselerator pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dilantik Mei 2022 lalu, Bahri diperhadapkan dengan berbagai problem. Salah satunya adalah hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia tahun 2021 yang menempatkan Mubar pada posisi rapor merah dalam kepatuhan standar pelayanan publik. Salah satunya penyebabnya kondisi infrastruktur pelayanan publik yang tidak representatif.
Dari evaluasi Ombusman itu, pemerintah melakukan pembenahan. Di bawah komando Bahri, Pemkab Mubar langsung gerak cepat melakukan penataan di berbagai sektor pelayanan publik. Semangat berbenah yang ditularkan Bahri membawa hasil positif. Setahun kemudian, predikat layanan publik Mubar naik kelas dengan mendapat rapor kuning dari Ombudsman.
Capaian tersebut tidak membuat Bahri merasa puas. Sejumlah persoalan yang ada dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 sebagaimana amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2022-2026. Antara lain daya dukung infrastruktur perkantoran di Mubar. Apalagi infrastruktur perkantoran yang belum memadai menjadi indikator hasil penilaiaan kepatuhan pelayanan publik masih berada rapor kuning. Selama ini, fasilitas perkantoran di Mubar masih tersebar di berbagai desa dengan memanfaatan fasilitas kantor desa atau ruang pertemuan desa.
“Dalam konteks itulah, rencana program 2023 kita fokus memastikan pelayanan dasar itu berjalan dengan baik. Kemudian meningkatkan fasilitas pelayanan perkantoran. Makanya, kita mulai pembangunan kantor bupati, DPRD Mubar, Rujab bupati dan pimpinan DPRD Mubar, Mall Pelayanan Publik hingga Masjid Agung Mubar. Pembangunan infrastruktur dasar itu adalah amanat peraturan presiden sekaligus mendukung tercapainya kepatuhan standar pelayanan publik dari rapor kuning menuju rapor hijau,” terang Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu.
Tidak hanya kemajuan pembangunan di bidang infastruktur dasar perkantoran, Mubar juga mengalami kemajuan dari sektor Indeks Pembangunam Manusia (IPM). Semua terlihat jelas dari kerja nyata Bahri yang fokus pada tiga konteks pembangunan IPM yaitu, kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. (b/ahi)
Gedung Kantor Bupati dan Parlemen Didesain Unik
--Padukan Nilai Lokal dan Arsitektur Modern
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID --Sembilan tahun usia Muna Barat (Mubar) menjadi daerah otonomi baru. Resminya, Mubar mekar dari kabupaten induknya, Muna pada 23 Juli 2014. Dalam perjalanannya, Mubar telah beberapa kali berganti kepemimpinan. Namun semua itu tak pernah diikuti dengan kebijakan pembangunan kantor bupati permanen. Selama sembilan tahun, Pemkab Mubar menggunakan kantor bupati sementara sebagai pusat pelayanan.
Kini impian Pemkab Mubar untuk memiliki kantor bupati permanen telah di depan mata. Di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri kebijakan pembangunannya dicetuskan. Tepatnya 2022 lalu sejak pertama Bahri menjabat. Hal itu ditandai dengan telah dilakukannya peletakkan batu pertama pembangunan kantor bupati oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi.
Bahri turut mengagas pembangunan kantor DPRD Mubar, Rujab Bupati, Rujab unsur pimpinan DPRD Mubar, Mall Pelayanan Publik dan masjid agung Mubar. Semua itu dilakukan untuk mendorong peningkatan pelayanan pemerintahan, juga mendorong peningkatan nilai-nilai religius dalam masyarakat.
“Insya Allah, target 2023 selesai semuanya. Tetapi untuk masjid ini baru tahap pertama saja dulu. Karena untuk masjid ini membutuhkan anggaran sekira 70 miliar. Sementara yang kita siapkan baru Rp 10 miliar,” ungkap Bahri.
Untuk kantor Bupati lanjutnya, dibagi empat bangunan besar. Namun tahun ini pembangunan hanya dilajukan pada tiga gedung. Hal itu dikarenakan adanya kenaikkan harga, khususnya untuk material pasir dan batu yang didatangkan khusus dari Moramo sehingga anggaran membengkak. “Yang belum dibangun hanya satu gedung saja, tetapi kita pastikan sudah dapat digunakan di tahun 2024. Di 2023 kita targetkan sampai 80 persen,” terangnya.
Desain bangunan Kantor Bupati dan DPRD, Bahri memadukan konsep nilai-nilai budaya lokal dan arsiktektur modern. Sehingga nantinya akan memberi nilai estetika yang indah dan nantinya juga bisa menjadi ikon daerah. “Kantor bupati kita bangun dengan menggabungkan konsep rumah bangsawan Muna. Atapnya melambangkan lima sila pancasila sebagai dasar negara.
Desain bangunan secara keseluruhan kita “mengawinkan” desain rumah adat dengan prinsip modern,” terangnya. “Desain bangunannya berbentuk rumah panggung sebagai ciri rumah adat Muna. Tanda silang pada lisplang bangunan sebagai simbol rumah bangsawan. Bangunan tampak mewah dan kokoh sebagai simbol pemerintahan yang bermatabat,” sambung orang nomor satu di Mubar itu. (b/ahi)
Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis
--Gondol Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pola pembangunan Muna Barat (Mubar) di bawah komando Penjabat (Pj) Bupati Bahri diprioritaskan pada kepentingan masyarakat. Indikator itu terlihat dari berbagai kebijakan Bahri dalam menjalankan roda pemerintahan terutama di bidang sosial kemasyarakatan. Saat ini, seluruh masyarakat Mubar didaftarkan menjadi peserta BPJS kesehatan. Artinya, akses layanan kesehatan gratis telah terpenuhi. Bukan hanya itu, masyarakat pun didaftarkan dalam BPJS ketenagakerjaan sebagai pekerja rentan dengan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Dari kerja nyata Bahri itu akhirnya Pemkab Mubar mencatat penghargaan. Mubar menjadi yang terbaik dari 17 daerah Kabupaten/ Kota di Sultra dalam mendukung penuh implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Makanya, Pemkab Mubar diganjar penghargaan Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan.
Program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan mulai dilaksanakan Bahri sejak 2022. Pemkab Mubar mendaftarkan seluruh masyarakatnya mengikuti program BPJS ksehatan dan ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan karena pertimbangan untuk mengurangi beban masyarakat miskin di daerah itu. Di mana pada 2021 angka kemiskinan di Mubar mencapai 13,98 persen dan pada 2022 menjadi 13,86 persen atau 11.560 penduduk miskin.
Dalam data penduduk miskin itu ada sekira 2.450 (3,8 persen) miskin ektrem. Semua itu sesuai data BPS. “Dalam rangka penanganan kemiskinan ini saya melakukan penangan dengan tiga strategi. Yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” terang Bahri.
Dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat, pihaknya melakukan intervensi kegiatan antara lain seperti mengeluarkan kebijakan BLT APBD yang anggaranya mulai diporsikan pada APBD Perubahan 2022 lalu. BLT APBD itu khusus menyasar masyarakat kurang mampu dilima kelurahan yang ada di Mubar.
Di sisi lain, ia memastikan pelayanan pendidikan gratis dengan cara memastikan penganggaran operasinal pendidikan semuanya dibiayai dari APBD. Dengan begitu, tidak ada biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pendidikan. Semua biaya operasional, sarana dan prasarana serta SDM ditanggung seluruhnya oleh Pemda karena sudah diporsikan 20 persen anggara di APBD. Ditambah lagi dengan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat.
“Bicara jaminan sosial pada masyarakat, saya berikan dua bentuk. Pertama mengikuti program BPJS kesehatan. Saya daftarkan seluruh masyarakat Mubar yang saat ini jumlah penduduknya 87.728 jiwa. Jadi seluruh tingkat layanan kesehatan baik tingkat pertama (Puskesmas) sampai tingkat lanjutan (RSUD) itu gratis. Kami menyediakan pelayanan kesehatan kelas tiga. Jadi kalau ada masyarakat kita sakit tinggal ke Puskesmas dengan memberikan KTP,” terangnya.
Selain BPJS kesehatan, Pemkab Mubar juga mengikutsertakan masyarakatnya pada jaminan BPJS ketenagakerjaan. Sama dengan program BPJS kesehatan, seluruh masyarakat Mubar didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai pekerja rentan. Dengan manfaat yang diterima masyarakat adalah jaminan kematian dan jaminan keselamatan kerja. “Jadi seluruh masyarakat Mubar saya sudah daftarkan semuanya, mines PNS, TNI dan Polri. Dananya dari APBD dengan iuran Rp 16.800 perorang,” ucapnya.
Berbicara daya beli, Pemkab Mubar menggerakan sektor-sektor yang mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Mulai di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Dalam konteks itu pemberdayaan petani, pemerintah memberikan bantuan alsintan seperti jonder, pupuk dan bibit. Selain ini, perbaikan sarana dan prasarana seperti bendungan.
“Kita juga mendorong pertumbuhan UMKM. Begitupun perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Konteksnya adalah memastikan pelaku UMKM memiliki NIB, kita tingkatkan kapasitasnya kemudian kita beri pembiayaan dengan subsidi bunga. Jika ada pelaku UMKM yang mau pinjam modal di bank, kita sudah siapkan subsidi bunga. Mereka hanya membayar angsuran pokok, bunganya Pemda yang bayar. Selain itu, kita juga lakukan hibah dalam bentuk modal usaha maupun sarana dan prasarana,” pungkasnya. (b/ahi)
