Tokoh Perubahan 2023, Legislator Berdikasi,Peduli dan Merakyat
Aksan Jaya Putra,B.Bus Anggota DPRD Sultra
Dedikasi Nyata Sang Legislator Visioner
--Kawal Kebijakan Pemerintah Untuk Kemajuan Daerah
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Aksan Jaya Putra bukan politisi biasa. Sudah hampir lima tahun di parlemen Sultra, ia memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil. Kebijakan pembangunan daerah yang diprogramkan dan dijalankan pemerintah daerah, ia kawal agar bisa pro rakyat. Ia tak mau melihat warga kesulitan mengakses kebutuhan dasar.
Jalur politik ia pilih untuk mengabdikan diri kepada daerah dan rakyat, setelah malang melintang di dunia usaha. “Basic saya adalah pengusaha, segala usaha apapun saya sudah geluti. Tapi saya merasa butuh pengabdian yang lebih luas. Jadi saya pilih ranah politik,” ungkapnya.
Jalan politik diawali pria kelahiran Kendari 11 Agustus 1979 itu dengan berlaga pada Pilcaleg Sultra tahun 2019 lalu Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 1; Kota Kendari. Kala itu AJP sapaan akrabnya langsung berhasil mengamankan satu kursi parlemen. Dunia politik, bagi dia, akan membantu mewujudkan impiannya; terlibat langsung memaksimalkan pembangunan di Kendari berkaitan dengan pengelolaan APBD Sultra. Karier politik ia rintis dengan menjadi legislator, yang membuatnya berpikir untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) sehingga menambah pundi-pundi APBD guna mendorong pembangunan daerah.
“Kadang yang selalu menjadi hambatan dalam mendorong pembangunan daerah itu adalah ketersediaan anggaran. Padahal Sultra memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang besar. Kebetulan saya menjadi wakil komisi III DPRD Sultra, yang konsentrasi pelayanan dari sektor pertambangan. Kala itu izin usaha pertambangan (IUP) masih ditangani Pemerintah Provinsi. Sehingga Komisi III sangat leluasa untuk mengontrol dan melihat sumber-sumber potensi PAD yang bisa kita maksimalkan,” kata politisi Golkar ini.
Ia menilai, banyak regulasi terkait sektor pertambangan yang belum optimal. Misalnya, penerapan peraturan gubernur (pergub) terkait pemungutan pajak air permukaan (PAP) yang itu bisa menambah PAD Sultra. “Ini sudah sering kali saya suarakan, baik di rapat-rapat resmi maupun di forum lain, tapi sampai sekarang belum juga maksimal,”cetusnya.
Seiring berjalannya waktu, kata AJP, regulasi izin pertambangan ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ditambah adanya undang-undang omnimbuslaw. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa berbuat untuk optimalisasi peningkatan PAD dari sektor pertambangan itu. Meskipun regulasi izin pertambangan sudah menjadi kewenangan pusat. Bukan berarti daerah harus lepas kontrol.
“Dari sisi pengawasan tetap kita jalankan, karena biar bagaimana wilayah ini kita lebih tahu yang di daerah ketimbang yang dari Jakarta. Begitu juga masalah kehutanan tetap menjadi kewenangan kita,” kata ayah dari dua anak ini.
Ketua fraksi Golkar Sultra ini juga fokus mengurusi kondisi infrastruktur. Dengan fungsi pengawasannya, ia terus mendorong pemerintah agar permasalahan jalan yang rusak itu agar bisa diatasi. “Dulu pertama saya ber-DPR, jumlah jalan yang rusak parah itu masih sampai 300 -san kilometer. Sekarang alhamdulillah mulai berkurang dan tinggal 250 kilometer. Sehingga ini masih sangat butuh atensi melalui kewenangan kita adalah medorong pemerintah untuk menganggarkan,” terang Alumnus Bachelor of Business Central Queensland University, Sydney Australia ini.
Komisaris PT. Aksan Raya Group 2010-2019 ini mengatakan, penanganan masalah jalan rusak parah itu, dengan Dedikasi Nyata Sang Legislator Visioner Kawal Kebijakan Pemerintah Untuk Kemajuan Daerah Legislator Berdedikasi, Peduli dan Merakyat pengawasan dan fungsi e-budgeting yang dimiliki DPRD. Ia terus mengontrol program penanganan jalan yang telah dicanangkan pemerintah agar lebih efisien dan optimal. Karena rata-rata dengan banyaknya program yang dilakukan oleh dinas sebagai pelaksana teknis pemerintahan, sehingga sejumlah pengusulan anggaran perbaikan jalan terbatas. Padahal pihaknya sering menyampaikan kalau rusak jalannya ini mencapai 15 kilometer, maka harus dianggarkan dengan kontrak multyears.
“Artinya mungkin butuh anggaran sekira Rp 50 miliar. Nah, ini harus dianggarkan secara berkesinambungan. Mungkin tahun pertama dianggarkan Rp 10 miliar. Lalu tahun berikutnya dianggarkan lagi dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sampai tuntas terkait jalan rusak ini. Tetapi kalau model sekarang, kali ini dianggarkan Rp 10 miliar, mungkin hanya baru sampai 3 kilometer, baru bisa dilanjutkan dua tahun kemudian. otomatis tidak akan maksimal, dan pasti jalannya rusak terus. Nah inilah yang menjadi tantangan kami selama di DPRD. Sehingga bagaimana kita betulbetul bisa mempush pemerintah terkait dengan alokasi anggaran jalan ini sehingga bisa dirasakan manfaatnya,”terang pria 44 tahun itu.
Berkat sejumlah peran dan pengawasan yang dilakukan AJP bersama koleganya di Komisi III DPRD Sultra, sejumlah program pembangunan dan penyelenggaran pemerintahan berjalan lebih optimal. “Kita akan terus tekankan agar semua program pembangunan bisa berjalan maksimal, siapapun yang menjadi gubernur kedepannya,”tandas Ketua Bapilu DPD I Golkar Sultra ini. (kam/adv)
Optimalkan Potensi PAD Pertanian dan Perikanan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Aksan Jaya Putra, legislator Sultra paling vokal menyuarakan agar pemerintah memanfaatkan segala potensi sumber daya alam untuk meningkatkan PAD. Pria 44 tahun itu mendorong optimalisasi sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber PAD, sejak menduduki Komisi II DPRD Sultra, sebelumnya Komisi III DPRD Sultra. Ide itu terus ia suarakan di parlamen.
Politisi Golkar itu menyebut, sejauh ini masyarakat menilai potensi PAD hanya pada sektor pertambangan. Ini menjadi tantangan, bagaimana menggerakan sektor pertanian dan perikanan menjadi sumber pendapatan daerah. “Setelah saya pindah di komisi II, kita lebih fokus pada perekonomian daerah. Di situ ada perbankan, pertanian, perikanan dan lain-lain. Sehingga ini yang harus dimaksimalkan untuk menopang sumber PAD Provinsi Sultra,”jelasnya.
Dari segi ekspor komoditas perikanan dan pertanian Sultra misalnya, kata dia, dominasi orang dari luar yang datang mengambil hasil produksi Sultra, lalu mereka sebagai eksportir. Padahal Pemerintah Provinsi bisa meyakinkan pemerintah pusat agar menjadikan Bandara Haluoleo menjadi bandara international. “Paling tidak pesawat kargo barang, jangan dulu pesawat penumpang. Sehingga kita bisa mengekspor langsung hasil pertanian dan perikanan kita, seperti ke luar negeri. Tentu ini kita bisa mendapatkan pos PAD dari segi ekspor yang sangat besar,”jelasnya.
Dirinya berharap kehadiran Pj Gubernur ini bisa bersinergi dengan DPRD khususnya di Komisi II terkait peningkatan nilai perekonomian daerah agar bisa dimaksimalkan. “Ini kita akan diskusi panjang dengan Pj gubernur terkait roadmap bagaimana Sultra kedepan sehingga apa yang bisa menjadi sumber PAD bisa dioptimalkan,”jelasnya.
Dengan adanya industri pertambangan, kata dia, sejumlah masyarakat petani berlombalomba meninggalkan pertanian, lalu menjadi pekerja di perusahan pertambangan dengan upah yang menjanjikan. Namun ketika sektor pertambangan itu berhenti, otomatis mereka itu kembali menganggur dan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Sultra.
AJP menilai Pemprov sudah harus memikirkan agar sektor pertambangan tak dijadikan sebagai prioritas. Masih banyak potensi sumber PAD yang bisa dioptimalkan, salah satunya sekotr pertananian dan perikanan. “Inilah yang mejadi fokus perhatian kita bersama. Apalagi saat ini pemerintah pusat telah mentaktisi untuk penerbitan RKAB perusahan tambang akan diberikan per tiga tahun oeleh Kementerian ESDM dan ini adalah langkah yang cukup bagus. Walaupun sebelumnya komisi VII DPR- RI meminta untuk lima tahun. Kalau tidak terbit RKAB, otomatis perusahan tambang akan jalan di tempat. Berdampak langsung pada lemahnya perekonomian masyarakat,”katanya. (kam/adv)
Kebutuhan Dasar Masyarakat Terpenuhi
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Aksan Jaya Putra (AJP) gencar menjemput aspirasi saat menemui warga ketika reses, sosialisasi perda (sosper) maupun sosialisasi wawasan kebangsaan. Memasuki tahun keempat sebagai legislator Sultra, ia mengklaim telah mewujudkan aspirasi masyarakat yang ia perjuangkan.
“Sejak saya terpilih pada akhir tahun 2019, sudah banyak yang kita lakukan dalam menjawab kebutuhan masyarakat khususnya di beberapa titik di Kota Kendari,” kata ketua Dewan Pembina HIPMI Sultra 2018- 2021 ini. Pembangunan paving block, rabat beton, drinase (jalan lingkungan) itu sekira 30 titik. Bantuan sumur bor sudah mencapai 20 kelurahan. Nah, dalam satu kelurahan itu terdiri tiga titik. “Saya tidak bisa menghitung total jumlahnya. Khususnya yang dibiayai melalui dana APBD. Yang pasti hampir semua kebutuhan dasar masyarakat kendari sudah kita penuhi. Itu merupakan tanggung jawab moral sebagai legislatif di dapil masingmasing,”imbuhnya.
Alumni SMAN I Kendari ini menyebut banyak bantuan buat warga yang ia berikan di luar APBD. Misalnya curhatan konstituen lainnya yang tidak bisa diatasi melalui APBD, sehingga ia turun tangan untuk mengatasinya, sekalipun itu harus menggunakan dana pribadi.
Ia tidak pungkiri masih banyak keluhan masyarakat yang belum bisa ditunaikan. Apalagi enam anggota DPRD Sultra dari Dapil Kendari dan ada juga anggota DPRD Kota Kendari. “Jadi kita saling berbagi titik mana yang bisa kita jangkau, dan tidak boleh tumpang tindih. Agar bantuan maupun program itu betul-betul tepat sasaran dan lebih optimal,” tandasnya. (kam/adv)
