Tokoh Perubahan 2023, Inovator Pengembangan Kualitas SDM dan Pelayanan Pemerintahan
Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
Totalitas Sang "Jenderal" ASN Bersahaja
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Sejak berlakunya undang-undang nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), peran sekretaris daerah (Sekda) semakin strategis. Seorang Sekda diamanahi tanggung jawab membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi.
Untuk menyukseskan program-program kerja yang telah ditetapkan, Sekda berkewajiban mengkoordinir seluruh jajaran ASN. Kabupaten Buton pun memiliki Sekda yang andal dalam tugastugas tersebut.
Adalah Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., yang sejak Januari 2022 lalu disumpah menjadi “Jenderal” ASN di Pemkab Buton. Mengawali karir dari staf biasa, berkat totalitas dan kesederhanaanya, Asnawi mampu menduduki puncak karir dalam jabatan birokrasi. Dua tahun bertugas, birokrat satu ini benar-benar mengedepankan kerja profesional. Ia sangat teliti, tertib administrasi, memiliki loyalitas tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik dengan atasan serta sangat low profile bersama bawahannya.
Di jajaran Pemkab Buton, para kepala OPD dan staf sebagian besar adalah teman sejawat, bahkan senior-seniornya dalam karir birokrasi. Ia tetap bersikap sederhana sama seperti sebelum menjabat Sekda. “Sekda itu jabatan. Tidak boleh merubah kepribadian kita. Kapan pun ini bisa diambil,” kata Asnawi, merendah.
Meski sosoknya dikenal rendah hati, namun ia juga tegas. Selalu mengajarkan kepada tiap pegawai yang ia bawahi untuk selalu tepat waktu. Menurutnya bekerja tepat waktu adalah hal kecil yang semestinya menjadi kebiasaan. Karena dengan tepat waktu, kedisiplinan awal akan terwujud.
“Manajemen waktu itu sangat penting. Jangan menundanunda kerjaan, itu menabung masalah namanya,” prinsipnya. Ia menekankan, sukses itu tidak ada yang instan. Semuanya harus dimulai dari kebiasaan baik, mendahulukan kewajiban, barulah hak setelahnya.
Bagi Asnawi melakukan suatu pekerjaan dengan maksimal janganlah karena mengharapkan pujian dari atasan. Setiap ASN sudah menjadi keharusan untuk terus mengembangkan potensi diri. “Pujian itu bonus. Hasil kerja yang bagus itu tanggung jawab,” sambungnya lagi.
Hal-hal sederhana itulah yang ditanamkan Sekda pada aparaturnya. Dia tak menampik bahwa menjadi “Bapak” bagi 2.992 pegawai, bukanlah hal yang mudah. Setiap hari ada puluhan ASN yang mengantre di depan ruang kerjanya untuk menyampaikan hal-hal penting terkait Tupoksi dan rencana program bahkan curahan hati. (lyn/adv)
Dedikasi Mentor Andal Wujudkan Buton Kabupaten Inovatif
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Setiap inovasi dan capaian kinerja suatu lembaga pasti ditopang sosok tokoh sentral di dalamnya. Demikian juga di lingkup Pemkab Buton yang saat ini sudah meraih predikat Kabupaten Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri. 10 inovasi baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun ASN secara personal, sudah dihasilkan di Pemkab Buton.
“Saat ini kita ada 10 inovasi daerah. Tahun lalu baru lima. Ini membuat poin kita bertambah signifikan,” ungkap Asnawi. Ia yang kerap dipilih jadi mentor oleh bawahannya saat mengikuti Diklatpim terus melakukan pembinaan dan pengawasan.
Ia menekankan agar proyek perubahan yang digagas itu bisa menghasilkan perubahan dan pengembangan kompetensi bagi ASN, agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi OPD dan daerah.
"Jadi Diklatpim itu jangan buat proyek perubahan hanya sebagai persyaratan lulus. Karena itu berangkat dari permasalahan daerah, maka harus diaplikasian dengan baik dan berkelanjutan,” nasehat Asnawi Jamaluddin kepada aparaturnya.
Buton ditetapkan sebagai kabupaten inovatif berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian Kemendagri tahun 2023. Tahun sebelumnya skor indeks inovasi hanya 14,00 dengan predikat kurang inovatif. Tahun ini, inovasi Buton secara kualitatif maupun kuantitatif semakin baik. Bahkan berada pada posisi tertinggi di Sultra dengan nilai 46,980.
Asnawi sendiri pernah mencetuskan inovasi bernama Sistem Integrasi Data Kemiskinan Desa (Si Gadis Desa). Saat itu, ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton. Berkat sistem tersebut, data kemiskinan di Buton mudah diakses tanpa harus turun ke desa dan kecamatan lagi. Jika Pemerintah Pusat maupun Provinsi membutuhkan data, bisa segera dipenuhi. (lyn/adv)
