--Rekrut PPPK, Siapkan Kuota 1.680 PPPK Ditahun 2023
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID --Penataan tenaga honorer lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, mendapat atensi serius Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa. Ia mempertegas keseriusan menata tenaga honorer dengan melobi alokasi rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Kemenpan-RB. Kendati beberapa kali mesti bolak-balik Jakarta untuk memperjuangkan nasib honorer pemkab Konawe, bagi Bupati Kery tak jadi soal.
Berkat kepiawaiannya melobi tersebut, sejak tahun 2021, Konawe selalu mendapat jatah pengadaan ASN jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tahun 2023 ini, Konawe kembali mendapat kuota PPPK sebanyak 1.680 orang.
Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa mengatakan, pemerintah pusat telah mewacanakan membuka perekrutan ASN ditahun 2023. Yang mana, penerimaan abdi negara itu lebih diprioritaskan untuk merekrut PPPK. Menurut Bupati Konawe dua periode itu, hal ini menjadi "angin segar" bagi tenaga honorer pemkab Konawe untuk terangkat menjadi seorang ASN.
"Saya atas nama Pemkab Konawe mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat. Ini kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pastinya akan ada kesempatan besar untuk menjadi ASN," ujar Bupati Kery Saiful Konggoasa, baru-baru ini.
Mantan Ketua DPRD Konawe itu menuturkan, pengangkatan PPPK sangat tergantung komitmen pimpinan daerah. Sebab, kuota yang diberikan pemerintah pusat sangat tergantung usulan dari daerah yang bersangkutan.
Bupati Kery kadang dibuat heran manakala ada daerah yang tak mengusul alokasi PPPK disaat pemerintah pusat memberi ruang bagi tenaga honorer untuk beralih status sebagai ASN.
"Dari fakta yang disampaikan Kemenpan-RB, ada juga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mengusulkan PPPK. Itu juga yang bikin saya heran. Pemkab Konawe selalu mengusul kuota. Alhamdulillah,penerimaan ASN tahun 2023, kita dapat 1.680 kuota PPPK dari total 2.100 kuota yang kita usulkan ke pusat. Ini alokasi terbanyak se-Sultra," imbuh Bupati Kery.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Ferdinand Sapan menerangkan, Bupati Kery memprioritaskan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Nah, untuk meningkatkan pelayanan tersebut, salah satunya dengan merekrut tenaga PPPK khususnya disektor pendidikan, kesehatan, maupun tenaga teknis lainnya.
"Tahun ini, kita dapat 1.680 kuota PPPK dari pusat. Mudah-mudahan, teman-teman honorer pemkab bisa mengisi alokasi itu melalui tes. Harapan saya, honorer pemkab mempersiapkan diri sehingga kuota itu bisa maksimal kita penuhi," harap Sekda Ferdinand.
Ia merinci, rekrutmen 1.680 kuota PPPK Konawe tahun 2023, terdiri dari 883 guru, 721 tenaga kesehatan (nakes), dan 76 tenaga teknis. 76 tenaga teknis tersebut, didalamnya sudah termasuk kuota untuk tenaga administrasi, IT, serta tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL).
"Kenapa kita maksa harus ada PPL, sebab Konawe inikan punya potensi pertanian. Sementara, PPL kita sudah banyak yang pensiun. Jadi, kita harus siapkan penggantinya. Karena ke depan, pertanian ini kita dorong agar lebih modern. Bukan lagi pertanian konvensional," jelas mantan Kepala BPKAD Konawe itu.
Sekda Ferdinand mengemukakan, rekrutmen PPPK menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan honorer. Pemerintah tidak ingin ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal imbas wacana penghapusan tenaga kontrak. Selama mampu membiayai, rekrutmen PPPK dapat dilakukan oleh pemerintah.
"Rekrutmen PPPK dibuka agar semua honorer bisa menjadi ASN. Karena nanti kedepannya, tenaga-tenaga di pemerintahan itu, cuma ada dua merujuk pada Undang-undang (UU ASN). Yakni, PNS dan PPPK. Selain dari kedua tersebut, sudah tidak dibolehkan," tuturnya.
Sekda Ferdinand menambahkan, pemkab Konawe membuka ruang bagi tenaga honorer untuk diakomodir menjadi ASN lewat jalur PPPK. Hanya saja, ia mengaku tak tahu persis jumlah tenaga honorer yang mengabdi di pemkab Konawe. Jumlah honorer saat ini masih divalidasi sebab ada syarat-syarat tertentu yang mesti dimasukkan ke dalam database.
"Kita kroscek dulu, jangan sampai ada honorer palsu alias siluman. Tidak pernah kerja, tapi punya Surat Keputusan (SK) mengabdi. Itu yang kita ingin rapikan datanya," tandas Sekda Ferdinand. (adi/b)
