KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID --Penanganan stunting (Gizi buruk)di Sulawesi Tenggara dinilai berhasil oleh Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo. Hal ini dilihat dari presentasi angka penurunan stunting dari 32 persen menjadi 28 persen. Untuk itu pada tahun 2023 ini BKKBN pusat mengalokasikan dana 81 miliar lebih untuk penanganan kasus stunting dan Bangga Kencana di Sultra. Walaupun sampai saat ini penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 50 persen, namun Hasto berharap semua kepala daerah segera menggunakan anggaran sesuai porsinya dan target stunting Sultra bisa di bawah 20 persen bisa terwujud.
Menurut Kepala BKKBN RI, penyerapan anggaran stunting di tahun 2022 di Sultra cukup bagus, terutama untuk wilayah Konawe dan Konawe Utara bisa menjadi contoh bagi lainnya.Hanya pada beberapa daerah belum terserap maksimal. "Saya yakin bila semuanya bergerak dan semua serius target presiden untuk bisa turun di bawah 20 persen bisa terwujudkan, dan 2024 nanti semoga Sulawesi Tenggara bisa bebas dari stunting," tegasnya.
Hasto yang juga dokter spesialis kandungan ini, mengatakan bila penanganan stunting bukan hanya fokus pada korban, yaitu anak-anak yang tumbuh dengan gizi buruk. Namun penanganan stunting harus dimulai dari seorang ibu yang belum menikah, yakni dalam hal ini BKKBN bekerjasama dengan Kementerian Agama agar para calon pengantin mengisi formulir yang telah disiapkan, sebagai pendataan bila yang bersangkutan sehat dan layak mengandung bayi.Untuk itu kemarin juga dilakukan penandantanganan antara Kakanwil Kemenang Sultra dan Kepala BKKBN Sultra terkait hal tersebut.
Pasalnya meskipun pemerintah mengobati bayi dan anak stunting bila akan lahir bayi-bayi stunting, tentunya akan bermunculan kasus stunting lainnya. Untuk itu BKKBN akan mengerahkan 7791 orang, untuk menjadi kader pendamping keluarga. Tugas mereka yakni mendampingi calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui, mengawal mereka untuk tidak melahirkan generasi stunting berikutnya. Tenaga pendamping yang akan disebar di seluruh Indonesia ini akan diberikan honor berkisar Rp 200 - 300 ribu setiap bulan. Masing-masing mendampingi beberapa KK, khususnya keluarga yang rentan terhadap stunting. "Kita sudah rancang termasuk anggaran untuk program tersebut, yang akan direalisasikan pada 2024 mendatang," kata mantan Bupati Kulon Progo ini, DIY ini.
Dalam penanganan stunting menurut Hasto ada point penting yang harus diperhatikan yaitu pemberian asupan makanan yang beragam agar gizinya tercukupi. Kemudian kelayakan hunian sebuah keluarga, agar mereka terhindar dari penyakit. Dan beberapa item penting yang harus menjadi perhatian kader saat terjun ke lapangan. Kehadiran Kepala BKKBN RI terebut di Kendari untuk menghadiri Rapat Koordinasi penurunan stunting di tingkat Provinsi Sultra. Dimana pesertanya merupakan beberapa kepala daerah, kepala dinas, kader stunting serta pihak terkait dalam penanganan stunting.
Hasto berpesan kepada seluruh peserta rapat, agar pertemuan tersebut bermakna dan berkontribusi dalam bekerja, terutama dalam upaya penurunan stunting di daerah ini.
Selain Kepala BKKBN RI, hadir pula Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara,Dr.H.Lukman Abunawas, yang hadir memberikan suport bagi para kader. Demikian Kepala BKKBN Sultra, Drs. Asmar M.Si, selaku ketua panitia dalam rapat kemarin, (24/8/2023),menurutnya pertemuan ini untuk mereviuw pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi dan kabupaten se Sultra. Kemudian membangun meningkatkan pondasi dan komunikasi lintas sektor di tingkat provinsi. Menyusun langkah -langkah dan strategi upaya percepatan penanganan penurunan stunting di tahun 2023. (lis/adv)
