KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID --Panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) eselon IIB lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) terus berlangsung. Dari awalnya berjumlah 27 pendaftar, dua diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi administrasi. Kini tinggal menyisakan 25 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melanjutkan tahapan selanjutnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konut, Moh. Nur Sain, menuturkan, panitia seleksi sementara melaksanakan tahapan berikutnya, yakni asesmen center bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Mereka akan mengisi posisi Kepala badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kehatanan Pangan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
“Asesmen center ini diselenggarakan aula Dhacara Polda Sultra selama dua hari, sejak tanggal 23 sampai 24 Agustus,” ujar mantan Camat Asera itu, Kamis (24/8).
Mantan Staf Ahli Pemkab Konut tersebut menjelaskan, pelaksanaan asesmen center menjadi bagian penting, karena merupakan suatu metode penilaian yang terstandar untuk mengukur potensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui alat ukur berdasarkan kompetensi.
“Dengan kompetensinya dan mampu melaksanakan Tupoksi sesuai dengan harapan masyarakat. Seluruh JPTP eselon IIB yang akan diisi ini merupakan amanah bagi ASN terpilih dan dianggap mampu mengemban tugas. Olehnya itu, bagi pejabat yang nantinya diberikan kepercayaan, diharapkan dapat melaksanakan sesuai dengan harapan. Sehingga mampu mendorong peningkatan pembangunan, pelayanan, kesejahtaraan masyarakat dalam rangka mewujudkan Konawe Utara yang sejahtera dan berdaya saing,” papar Moh. Nur Sain.
Tahapan selanjutnya setelah pelaksanaan asesmen adalah penulisan makalah, presentasi dan wawancara yang dilakukan Panitia Seleksi Daerah, mulai 28 Agustus mendatang. Hasil dari semua itu akan dikerucutkan panitia dan menghasilkan tiga calon terbaik yang selanjutnya direkomendasikan kepada bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memilih satu kandidat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama. (c/min)
