KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID --Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra) menyoroti masih minimnya serapan anggaran Pemprov tahun anggaran 2023. Sorotan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi usai melaksanakan Rapat Gabungan Komisi bersama Mitra Kerja dalam rangka evaluasi semester dan pragnosis APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
“Saat evaluasi serapan anggaran semester I tahun 2023, dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, rata-rata realisasi anggarannya belum sampai 50 persen,” ujar Suwandi Andi, kemarin.
Padahal idealnya, kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sultra ini, memasuki semester II, realisasi serapan sudah harus di atas 50 persen dari semua total anggaran masing-masing OPD. Atau paling minimal 50 persen.
“Ini sangat disayangkan. Bahkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga sangat menyayangkan hal ini,” jelasnya.
Untuk memaksimalkan serapan anggaran, politisi PAN Sultra ini meminta OPD teknis dalam hal ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sultra, agar menekankan semua OPD supaya memaksimalkan realisasi anggaran.
“Solusinya, harus ada penekanan ke OPD terkait, agar program yang sedang dan akan berjalan, bisa terserap dengan baik,” harapnya.
Kepala BPKAD Sultra, Muh Ilyas Abibu membenarkan, masih minimnya serapan anggaran tahun 2023. “Memang benar, serapan anggaran masih minim. Masih dibawah 50 persen,” ujarnya.
Dirinya meminta semua OPD yang sudah melaksanakan program, agar segera mengajukan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM). “Setelah semua berkas dan dokumen LPJ lengkap, langsung kita keluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Karena kalau ini lambat, maka akan mempengaruhi realisasi belanja,” imbuhnya. (b/kam)
