--Pj.Wali Kota Kendari Raih Penghargaan Kemenkumham
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu selain piawai membangun Kota Kendari, rupanya juga lihai dalam memajukan sektor UMKM. Atas kebijakan Pj.Wali Kota, Asmawa, sekira 800 UMKM terdaftar atas kepemilikan perseroan perorangan (legalitas usaha) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sultra. Sukses tersebut membuat Pj.Wali Kota, Asmawa mendapat penghargaan dari Kanwil Kemenkumham Sultra.
Pj.Wali Kota, Asmawa mengapresiasi penghargaan yang diberikan Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba. Menurutnya, capaian tersebut adalah buah kerja keras seluruh insan Pemkot Kendari khususnya instansi yang membidangi perekonomian.
"Kami akan terus membantu pelaku UMKM. Bukan hanya dari segi permodalan melainkan juga dari legalitas usaha dengan bekerja sama beberapa srakeholder terkait seperti Kadin dan Kemenkumham Sultra," kata Pj.Wali Kota, Asmawa usai menerima penghargaan dalam peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Kemenkumham di Kanwil Kemenkumham Sultra, Senin (21/8), kemarin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba mengapresiasi Pj.Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu yang serius mendorong UMKM mendapatkan legalitas usaha.
Menurutnya, upaya tersebut sangat positif dalam membantu pelaku usaha memiliki perseroan perorangan yang nantinya memudahkan mereka mendapatkan akses permodalan dari pemerintah maupun stakeholder terkait.
"Pemerintah turut andil dalam membantu masyarakat mendapatkan legalitas usaha. Kami akan senantiasa melayani apalagi berasal dari usulan pemerintah daerah termasuk dari Kadin Sultra. Ini sangat luar biasa," kata Kakanwil Kemenkumham Sultra, Silvester.
Di sisi lain, Kakanwil Silvester menjelaskan Hari Dharma Karya Dhika Kemenkumham tahun 2023 ini dapat dimaknai sebagai upaya merefleksi semangat segenap insan pengayoman di seluruh Indonesia.
“Saya yakin dan percaya ada perubahan kultur birokrasi yang luar biasa, jika nilai-nilai yang terkandung dalam tata nilai pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif akan bertemu pada muara implementasi teman-teman sekalian di lapangan,” ujar Kakanwil Silvester.
Selain itu, ia menekankan kepada seluruh insan pengayoman agar profesional dalam bekerja. Ia yakin, jika profesional, Kemenkumham tidak menutup kemungkinan bisa kembali meraih peringkat pertama implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).
“Sebelumnya, kita telah berhasil meraih kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran nomor 2 dari total 84 kementerian/lembaga serta mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama 14 kali. Ini patut kita syukuri dan sebisa mungkin kita tingkatkan kedepannya," pungkas Kakanwil Silvester. (ags/b)
