KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton baru saja menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait penolakan para pedagang atas rencana pembukaan gerai retail modern di wilayah tersebut. Saat itu, pihak Indomaret dan Alfamidi tengah mengurus izin untuk membangun 10 gerai di Buton. Sayangnya, RDP yang digelar pada awal pekan ini, belum membuahkan hasil. Selain belum hadiri banyak pedagang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga belum memenuhi panggilan dewan.
Ketua DPRD Buton, Wa Ode Nurnia, mengaku, pihaknya terpaksa menunda RDP karena OPD yang diundang tidak semuanya hadir. Ia berjanji akan menjadwalkan ulang pertemuan tersebut. “Akan dijadwal ulang, banyak pejabat OPD masih di luar daerah,” katanya, kemarin.
Meski belum ada kesapakan akhir soal RDP itu, pihak DPRD sudah memahami aspirasi pedagang kecil. Wakil Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun, mengatakan, pihaknya sepakat jika majunya sebuah daerah bisa dilihat dari adanya retail modern. Tapi di Buton kata dia, belum waktunya. Sebab, pedagang kecil belum mampu diberdayakan.
"Indomaret dan Alfamidi harus hadir di tengah ibu kota, sehingga oleh Pemerintah Kabupaten harus memikirkan. Untuk saat ini, bukan tidak dibolehkan, tapi belum ada spirit dari Pemkab untuk memberdayakan pelaku pasar agar bisa bersaing," kata Rafiun.
Menurutnya, pengusaha Indomaret bisa masuk di Buton jika Pemkab sudah mampu mengatur para pelaku usaha di Buton dengan baik. Pasar tradisional di Buton masih belum menyamai sentra perkulakan di daerah lain, sebab hanya ramai di pagi hari. Sementara sorenya sepi bahkan tutup. Untuk diketahui, RDP itu digelar untuk menjawab aspirasi pedagang agar Pemkab tidak memberikan izin pada pihak perusahaan retail yang ingin membuka gerai di Buton. (b/lyn)
