KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka terus berupaya menurunkan angka tengkes (stunting) di Bumi Mekongga. Tahun 2024 mendatang, Pemkab menargetkan angka itu berkurang hingga mencapai 14 persen. Wakil Bupati Kolaka, Muhammad Jayadin, mengungkapkan, tengkes di otoritanya saat ini berada pada angka 22,26 persen. Angka tersebut diupayakan dapat terus turun hingga mencapai target nasional, 14 persen. Agar dapat terealisasi, maka kata Jayadin, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada pada setiap desa dan kelurahan. Menurutnya, kader Posyandu mempunyai peran yang besar dalam penanganan tengkes.
Menyadari peran kader yang begitu besar, maka pihaknya akan berupaya menaikkan instentif para kader Posyandu. "Kenaikan insentif itu wajar. Sebab mereka merupakan ujung tombak dalam penanganan stunting. Jadi agar mereka lebih bersemangat maka kami akan usulkan kenaikan insentif. Bahkan, kami juga berpikir agar setiap Posyandu itu difasilitasi kendaraan roda dua. Tapi itu semua nanti tergantung kemampuan keuangan daerah," kata Jayadin saat menghadiri acara rembuk stunting, Senin (31/7).
Kepala Dinas Kesehatan Kolaka, Harun Masirri, menambahkan, usulan kenaikan insentif tersebut telah diterima pihaknya saat memberikan pembinaan kepada para kader Posyandu baru-baru ini. Makanya melalui forum rembuk stunting tersebut ia kembali menyampaikan usulan itu. "Di Kabupaten Kolaka ini ada 186 Posyandu. Masing-masing ada lima hingga tujuh kader yang membantu penanganan stunting. Peran mereka memang besar. Jadi wajar jika meminta agar instentifnya dinaikkan lagi. Sekarang Rp 500 ribu per bulan dan mereka minta ditingkatkan dari itu. Insentif itu dibayarkan melalui anggaran dana desa," bebernya.
Harun menambahkan, selain kenaikan insentif, para kader juga meminta agar SK pengangkatan kader Posyandu itu juga diterbitkan oleh bupati Kolaka, bukan melalui Pemerintah Desa. "Jadi keluhan para kader itu, jika kepala desa yang terpilih berbeda pilihan politik dengan kader Posyandu, maka bisa mengganti dengan yang lain. Jadi, supaya itu tidak terjadi lagi, maka para kader Posyandu meminta agar SK itu diterbitkan oleh bupati Kolaka. Mereka adalah warga biasa yang secara sukarela membantu layanan kesehatan seperti penimbangan bayi dan mengumpulkan masyarakat," jelasnya. Terkait penanganan stunting, Harun juga meminta agar dibentuk Posyandu Primer pada setiap desa dan kelurahan. "Posyandu primer itu nanti terintegrasi. Jadi, penanganan stunting itu bisa lebih disederhanakan dan maksimal. Sebab semua mulai dari Balita, ibu hamil, remaja dan lansia itu bisa dilayani," ujarnya. (b/fad)
