KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H. Laoly bertemu Anggota Parlemen Inggris, Fiona Bruce, Senin malam (24/7/2023) waktu setempat. Dalam momentum itu, dimanfaatkan Menteri Yasonna mempromosikan kebebasan beragama Indonesia.
Menurut Menteri Yasonna, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama.
"Indonesia merupakan negara muslim terbesar, sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam suasana keberagaman ini, pemerintah hadir memberikan kepastian hukum atas hak kebebasan pribadi masyarakat Indonesia," ungkap Yasonna dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 25 Juli 2023.
Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dan diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2). Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu hak atas kebebasan pribadi dalam pasal 22 ayat (1) dan (2).
Yasonna menjelaskan kepada Bruce, selain Islam ada juga banyak agama lain di Indonesia, dimana umatnya hidup berdampingan secara damai. Bahkan saling menjaga ketika masing-masing merayakan hari besarnya. Kondisi seperti itu bisa terjadi karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa.
Pancasila, lanjut Yasonna, mampu menjadi payung yang menaungi beragam agama, kultur dan etnis di Indonesia. Sehingga, masyarakatnya menghargai keberagaman dan toleran antar sesama.
"Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang menghargai kebhinekaan, kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjaga persatuan Indonesia," jelas Yasonna dihadapan Bruce.
Masih menurut Yasonna, Pancasila mengajarkan pada untuk bebas tetapi bertanggung jawab. Yakin pada kebenaran keyakinannya masing-masing, tetapi menghormati keyakinan orang lain.
"Sehingga, masyarakat hidup dalam harmoni, berbeda tetapi satu sebagaimana semboyan kami, Bhineka Tunggal Ika,” ujarnya.
Yasonna berharap, pemerintah Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama, tidak hanya secara nasional tetapi pada level global. Ini mengingat Bruce merupakan utusan khusus Perdana Menteri Inggris untuk Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, serta ketua Aliansi Internasional Kebebasan Beragama atau Kepercayaan.
“Indonesia mengharapkan dukungan dan saran dari Madam Bruce, mengenai upaya kerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama secara global dan nasional dalam masyarakat yang beragam,” terangnya.
Bruce mengaku, masyarakat internasional telah mengakui kemampuan Indonesia dalam melindungi kebebasan beragama, meskipun mengalami berbagai tantangan dalam kondisi masyarakat yang majemuk.
Untuk itu, Indonesia dipandang memiliki peran sentral terkait isu hak asasi manusia dalam konteks nasional dan global. Bruce berharap, kerja sama Indonesia dan parlemen Inggris di bidang kebebasan beragama semakin meningkat.
Salah satu langkah kerja sama Indonesia dan parlemen Inggris adalah diadakannya Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 13-14 November 2023 mendatang.
Konferensi diselenggarakan oleh Kemenkumham bersama Institut Leimena, Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Brigham Young University Law School, dan Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama yang berbasis di Amerika Serikat.
Bruce telah mengonfirmasi kepastian untuk hadir sebagai salah satu pembicara dengan topik "Human Dignity and the Rule of Law: Global and Regional Outlook". (*/KP)
