--Sinergi Semua Pihak, Stunting Tertangani Dengan Baik
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Pemkab Mubar) dalam penanganan stunting begitu tinggi. Hal itu terlihat, dari berbagai langkah nyata yang dilakukan Pemkab Mubar dibawah komando Dr. Bahri selaku Penjabat (Pj) Bupati Mubar.
Langkah nyata dimaksud, mulai dari penandatanganan pernyataan pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi Agustus 2022 lalu, hingga berbagai kebijakan penanganan stunting secara langsung di masyarakat. Alhasil, berkat kerja nyata dan sinergi semua pihak, stunting di Mubar dapat tertangani dengan baik.
“Kepada seluruh OPD, camat, dan kepala desa, agar bersama-sama bersinergi menurunkan angka stunting di Mubar. Selain dari DAK, sumber pendanaan stunting bisa kita lakukan di APBD dan dana desa,” kata Bahri.
Penanganan stunting di Mubar, dimulai dari validasi data stunting milik Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Mubar tuntas dilakukan. Hasilnya, angka stunting di Mubar mencapai 201, yang terbagi dari 128 stunting karena faktor genetik dari orang tua dan 73 angka stunting kategori kasus, karena faktor gizi buruk. Untuk menangani kasus stunting tersebut, Penjabat Bupati Mubar menyiapkan anggaran sebesar Rp.3,8 miliar.
“Setelah dilakukan profiling, kami menemukan 201 angka stunting di Mubar. Ternyata, data SSGI dan Puskesmas beririsan. Kemudian, 201 angka stunting itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu genetik dan gizi buruk,” jelasnya.
Pemkab Mubar telah merinci kebutuhan anggaran untuk penanganan stunting. Jumlahnya sebesar Rp.3,8 miliar, yang akan di-porsikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mubar. Seluruhnya akan digunakan, untuk membiayai berbagai item penanganan stunting.
Penanganan dimaksud, seperti pemberian makanan tambahan yang bergizi (pada penderita stunting- red), memberikan pelatihan kepada pegawai Puskesmas terkait eletronifikasi Pencatatan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat (EP2BGM), membiayai BBM pegawai puskesmas agar intens turun lapangan dan lainnya.
“Kami sudah menghitung kapasitas kecukupan gizi. Terutama soal makanan yang akan diberikan kepada penderita stunting. Termasuk upaya pencegahan pada ibu hamil dan remaja putri,” ujar Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri itu.
Ditambah lagi, lanjut dia, disiapkan susu bagi ibu hamil yang tidak menyusui bayinya. Total anggarannya semua Rp.3,8 miliar. Semuanya dari APBD.
Lebih jauh Bahri menjelaskan, dalam menangani stunting, Pemkab Mubar menerapkan dua aspek intervensi, yaitu spesifik (terkait peyebab langsung stunting) dan intervensi sensitif (penyebab tidak langsung stunting).
“Intervensi dari aspek spesifik ditangani oleh Dinas Kesehatan Mubar. Sementara aspek sensitif ditangani oleh desa,” imbuhnya. (adv/ahi)
