KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Tiga pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton sedang mengikuti diklat kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Mereka adalah Nurul Kudus Tako, Kadis Perumahan dan Pemukiman, Ilham Nabo Libu yang menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta La Lodi yang menahkodai Dinas Ketahanan Pangan. Mereka membuat proyek perubahan yang relevan dengan Tupoksi masing-masing di daerah sebagai instrumen peningkatan kapasitas dalam mengemban tugas negara. Kamis (20/7), proyek perubahan itu dilaunching Pj. Bupati Buton, Basiran.
Pertama ada program “Pasarwajo Street Food”. Sebuah ide program penataan permukiman kumuh melalui konsep sentra jajanan jalanan yang dicetuskan Kadis Perkim, Nurul Kudus Tako. Basiran mengapresiasi terobosan itu. Sebagai wilayah ibu kota, Pasarwajo memang selayaknya punya banyak pilihan wisata, termasuk kuliner. Sehingga apa yang dilakukan Nurul Kudus sangat positif. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk memenuhi proses belajar Diklatpim II, tetapi penentuan programnya sangat sesuai dengan potensi dan masalah yang ada.
“Harapan saya, ini jangan hanya menjadi tugas proyek perubahan, tetapi dilanjutkan. Sekarang tempatnya sudah ditata indah dan rapi. Yang kurang tinggal menambah daya tariknya, seperti lampu-lampu hias, penataan parkir dan lainnya,” terangnya, kemarin.
Proyek perubahan kedua namanya “Si Puspa”, akronim dari Sistim Informasi Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Inovasi itu merupakan buah pikiran Kepala Dinas PPA, Ilham Nabo Libu yang dicetuskan berangkat dari fakta dan data bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak di Buton menunjukan angka peningkatan signifikan tiap tahun. Pada tahun 2020 lalu kasus tersebut terdata hanya 15 kasus. Tahun 2022 lalu angkanya sudah melampaui 20 kasus. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Buton pun kerap kesulitan melakukan penanganan karena laporannya selalu telat bahkan tidak terlapor.
Program positif berikutnya adalah Sistim Pengolahan Informasi dan Data Harga (Si Pintar) Pangan. Melalui Si Pintar Pangan, masyarakat bisa menjadi pembeli yang cerdas dengan melihat ketersediaan bahan pokok termasuk pergerakan harganya. Basiran menyebut, proyek perubahan yang diinisiasi dari La Lodi itu akan mampu menekan inflasi. Terlebih inflasi sekarang menjadi isu strategis nasional pasca terjadinya perang Rusia-Ukraina. Sehingga pemerintah daerah diharapkan berperan besar untuk mengendalikan inflasi. Salah satunya melalui aplikasi modern.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, La Lodi, mengatakan, melalui apliksi itu, masyarakat akan tahu dimana surplus dan defisit pangan. Ada 11 komoditas pangan yang akan dipantau berkelanjutan oleh tim yang sudah disiapkan pada tujuh kecamatan yang ada. (b/lyn) Harlin
