KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bergerak melakukan langkah guna menekan inflasi di Bumi Anoa. Upaya yang dilakukan adalah dengan intens mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah pusat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra Ari Sismanto mengatakan, Pemprov Sultra telah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Namun, dari data yang ada, inflasi di Sultra ini masih belum cukup terkendali
“Bahkan secara nasional inflasi di Sultra masih relatif cukup tinggi. Dan berada di urut ketiga yakni 5,32 persen (y-o-y). Sementara untuk urutan kedua di Maluku Utara 5, 37 persen dan urutan pertama Maluku sekira 6,07 persen,”ungkapnya.
Dijelaskan, kondisi inflasi yang cukup tinggi ini juga terjadi di Kota Kendari pada Juni 2023, dimana tercatat inflasi Year on Year (yoy) sebesar 5,81 persen. Sehingga ini perlu mendapatkan perhatian.
“Meskipun, secara indeks perubahan harga (IPH) pada minggu pertama Juli, kita tidak masuk di 10 besar provinsi. Namun, Bombama termaksud relatif tinggi IPH diangka 3,35 persen sehingga ini juga menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sultra,”bebernya.
Lanjutnya, beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi di Sultra antara lain bawang putih, daging ayam ras, susu bubuk, tepung terigu dan gula pasir. Ini perlu menjadi fokus perhatian, agar laporan dalam Rakor inflasi pekan depan semua sudah ada progres.
“Sementara sebagai penyumbang inflasi terbesar Sultra,tepatnya di Bombana yang perlu diwaspadai antara lain daging sapi, udang basah, dan telur ayam ras. Jadi kita tidak boleh lengah dan ini perlu ada interfensi langsung. Meski ada peningkatan, namun ada pula beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga minggu pertama Juli yakni tahu, tempe, minyak goreng, bawang merah dan telur ayam ras,”pungkasnya. (rah/b)
