--Pemkot Tunggu Juknis Seleksi
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah tengah mempersiapkan rencana penerimaan lebih dari 1 juta calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada September 2023. Sesuai skenario awal, ada 1.030.751 formasi yang bakal ditawarkan tahun ini. Namun, tidak semuanya diperuntukkan CPNS namun sebagian besar akan diisi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sultra, Zanuriah mengaku telah mengusulkan kuota CPNS di Sultra sejak awal April 2023. "Kuota penerimaan CPNS Sultra telah kita sampaikan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Sesuai permintaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah yang diusulkan 6.000 kuota untuk Pemprov Sultra," kata Zanuriah kepada Kendari Pos, kemarin.
Usulan ribuan kuota itu merupakan hasil laporan kebutuhan masing-masing OPD lingkup Pemprov Sultra ke BKD. Jumlah itu sesuai permintaan kualifikasi pendidikan yang dilayangkan BKD Sultra ke OPD.
Menurut Zanuriah, BKD Sultra hanya bersifat mengusulkan sesuai usulan seluruh instansi Pemprov Sultra. Karena kebutuhan OPD hanya diketahui oleh OPD itu sendiri. "Jumlah usulan hampir merata di seluruh OPD, sebab setiap tahun ada PNS yang pensiun di setiap OPD. Nah, tentunya usulan CPNS itu berdasarkan kekurangan-kekurangan setelah ada yang pensiun," ungkapnya.
Zanuriah menegaskan meski usulan sudah masuk di Kemenpan-RB, namun untuk kuota dari pemerintah pusat hingga saat ini belum juga diterima. Usulan ini penting dilaporkan lebih awal agar kualifikasi pendidikan yang diminta dapat terpenuhi.
"Kami diminta mengusulkan kuota saja. Adapun kuota dari pemerintah pusat dan jadwal seleksi CPNS kami belum terima informasi lebih lanjut. Bahkan mengenai link pendaftaran CPNS 2023, belum ada. Kami juga masih menunggu. Apabila sudah ada, saya pasti sampaikan ke masyarakat," bebernya.
Terpisah, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari, Laode Marfin
mengaku belum mengusulkan kuota CPNS lingkup Pemkot Kendari tahun ini.
Laode Marfin mengatakan BKPSDM Kota Kendari masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) penerimaan CPNS dari pemerintah pusat. “Kita mengusulkan berdasarkan kebutuhan di daerah. Tapi untuk seleksi PNS sampai saat ini belum ada keputusan pemerintah,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, 1 juta kuota CASN tahun ini didominasi penerimaan PPPK. Khusus PPPK, pihaknya sudah siap mengusulkan sebanyak 1.561 orang. Rinciannya, tenaga kesehatan (nakes) 1.078 orang, tenaga guru 406 orang dan tenaga Teknis 77 orang.
Marfin berharap, rencana rekrutmen satu juta kuota tahun ini bisa mengakomodir seluruh usulan Pemkot Kendari. Pasalnya, kehadiran abdi negara baru baik yang berstatus CASN maupun PPPK nantinya akan membantu pemerintah dalam melayani masyarakat.
Peluang Menjadi Abdi Negara
Pemerintah membuka seleksi satu juta kuota CPNS pada September 2023 didukung DPRD Sultra. Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh menyatakan dukungannya terhadap seleksi ASN satu juta kuota tahun ini. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat positif dalam rangka menjaring putra-putri terbaik daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kebijakan ini sangat bagus karena membuka peluang bagi saudara-saudara kita yang memiliki kompetensi menjadi seorang abdi negara,” kata Abdurrahman Saleh kemarin.
Meski telah membuka kesempatan yang cukup besar bagi masyarakat, Abdurrahman Shaleh meminta pemerintah agar melaksanakan seleksi dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab sehingga pada akhirnya nanti menghasilkan abdi negara yang berintegritas dan setia kepada bangsa dan negara.
Senada, Anggota DPRD Sultra, Asrizal Pratama Putra mengatakan kebijakan pemerintah membuka seleksi 1 juta kuota CPNS sangat tepat untuk mengurangi angka pengangguran di Sultra. Ia berharap, pemerintah bisa memperhatikan para tenaga honorer agar bisa diikutsertakan dalam seleksi ASN.
"Masih banyak tenaga honor di daerah, baik di instansi, sekolah, dan rumah sakit. Masa mengabdi sampai puluhan tahun. Ini harus diperhatikan dan diprioritaskan agar jumlahnya bisa berkurang,” ujar Asrizal Pratama Putra. (rah/ags/b)
Pemprov Usul 6.000 Kuota CPNS
