KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- DPRD Provinsi Sultra sukses menunaikan fungsi legislasi, budgeting dan fungsi pengawasan. Indikatornya, DPRD Sultra mengawal pembangunan dan pemerintahan sehingga Pemprov Sultra berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 dari BPK RI dalam tata kelola keuangan dan aset daerah.
Keberhasilan DPRD Sultra menjalankan 3 fungsinya menjadi pertanggungjawaban dan pembuktikan mengawal pemerintahan kepada publik sebagai perwakilan rakyat di parlemen. DPRD mengawasi tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sehingga pembangunan dan pemerintahan di Pemprov Sultra berjalan sesuai koridornya.
Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh mengatakan capaian opini WTP ke-10 atas LHP LKPD menunjukkan tata kelola keuangan dan aset Pemprov Sultra sudah baik. “Capaian ini menunjukkan terciptanya good governance and clean government sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sultra tahun anggaran 2022 di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Selasa (6/6/2023), kemarin.
Ketua DPW PAN Sultra itu berharap, Pemprov mempertahankan predikat WTP yang diraih sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa semakin baik ke depannya. “Mempertahankan opini WTP sangat penting sebagai harapan sekaligus kepuasaan atas kewajaran posisi laporan keuangan. Namun opini WTP tidak serta merta memberikan garansi kesempurnaan atas suatu laporan keuangan pemerintah,” kata Abdurrahman Shaleh.
“Karena itu, perlu pula disiapkan suasana batin apapun capaian opini yang akan diraih, utamanya beberapa catatan penting dari BPK yang mengiringi LHP dari BPK,” sambungnya. Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA mengapresiasi kinerja DPRD Sultra dalam fungsi pengawasan sehingga Pemprov Sultra meraih opini WTP. “Capaian Pemprov Sultra tidak terlepas dari sinergisitas seluruh pemangku kepentingan dan dukungan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya,” ujarnya.
Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan raihan opini WTP merupakan buah dari kerja keras dari jajarannya yang berkomitmen menyajikan laporan keuangan secara transparan. “Kami menyadari penyajian LKPD tidak hanya sekedar mengejar prestise opini WTP, tetapi sebagai komitmen bekerja dengan baik dan benar,” ujarnya.
Gubernur Ali Mazi menegaskan Pemprov terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tahun-tahun selanjutnya. “Pastinya kami ingin menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutup Gubernur Ali Mazi (ags/adv)
