KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau akan dikerahkan dalam upaya penurunan angka tengkes (stunting) di wilayah tersebut. Mereka yang dilibatkan itu diantaranya para tenaga pengajar dan petugas kesehatan, karena dianggap memiliki pemahaman yang cukup dalam penanganan kasus gagal tumbuh pada anak tersebut. Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse, mengaku, ada beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan mulai melakukan intervensi terutama pada kalangan remaja putri yang akan menjadi calon ibu di masa depan. OPD lain juga mengambil peran sesuai tugas masing-masing. Dinas PUPR dan Dinas Perumahan bekerja sana dengan program pendekatan sanitasi lingkungan.
“Jadi kalau bicara stunting, pemahaman kita jangan hanya sampai pada Balita saja dan bagian dari Dinas Kesehatan. Sebab ada intervensi lainnya, karena stunting juga ini kadang disebabkan faktor jalan dan rumah. Nah, itu menjadi tanggung jawab Dinas PUPR dan Perkim,” ungkap La Ode Ahmad Monianse, kemarin. Ia menegaskan, penangangan stunting di otoritanya harus benar-benar diketahui penyebabnya.
"Itulah yang harus dikaji bersama. Sebab jangan sampai energi begitu banyak dikeluarkan baik materil maupun non materil, tapi pada akhirnya hanya turun satu persen. Untuk mencapai target Pemerintah Pusat penurunan 14 persen pada tahun 2024 nanti, masih butuh kekuatan besar. Makanya, semua pihak harus merasa menjadi kader dan bertanggung jawab untuk menyelamatkan generasinya dari stunting," pinta Baubau-1 tersebut.
Untuk diketahui, Tim Pendamping Keluarga yang selama ini menjadi ujung tombak memerangi stunting di Baubau berjumlah 300 orang. Mereka terdiri dari 100 bidan, 100 kader PKK serta 100 kader KB dan tersebar pada delapan kecamatan dan 43 kelurahan. (mel)
