Demokrat Kembali “Digoyang”, Moeldoko Diduga Bermanuver Lagi

  • Bagikan
Moeldoko


--SBY : Jika Keadilan tak Datang, Kita Berhak Memperjuangkannya
--Muh.Endang Minta Kader Demokrat Sultra Solid

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Eksistensi Partai Demokrat kembali "digoyang". Kepala Staf Presiden (KSP) RI, Moeldoko diduga bermanuver untuk merebut Demokrat. "Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA)," ujar Herzaky Mahendra Putra, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat dalam keterangan tertulisnya kepada Kendari Pos, Senin (29/5), kemarin.

Herzaky Mahendra Putra mengatakan SBY mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Menurut SBY, mengenai informasi adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi.

“Tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY seperti dikutip Herzaky Mahendra Putra.

“Berdasarkan akal sehat. Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, informasi adanya tangan-tangan politik untuk menganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk,” sambung Herzaky menirukan pernyataan SBY.

Herzaky yang juga Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat itu menambahkan
SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan. “Indonesia bukan negara "predator" (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” tegasnya.

Masih kata Herzaky, SBY juga mengimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” pungkas SBY ditirukan Herzaky.

Terpisah, Ketua Partai Demokrat Sultra, Muhammad Endang SA mengatakan, upaya PK yang ditempuh KSP Moeldoko adalah sebuah upaya "perampokkan". Pasalnya, kata Muh.Endang, secara hukum, Partai Demokrat dalam nahkoda Ketua Umum AHY merupakan kepengurusan yang sah dan diakui oleh negara.

Oleh karena itu, dirinya sudah menginstruksikan seluruh kader diseluruh Sultra agar tetap solid dan tidak mudah terpengaruh provokasi dari pihak manapun. "Partai Demokrat Sultra solid mendukung pimpinan tertinggi Ketua Umum AHY dan Majelis Tinggi sekaligus pendiri Partai Demokrat Bapak SBY,” tegas Muh.Endang saat dikonfirmasi Kendari Pos, Senin (29/5), kemarin.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gejolak atau gangguan dari KSP Moeldoko, Muh.Endang mengaku dirinya bersama seluruh kader partai di Sultra telah menyampaikan surat perlindungan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ditujukan kepada Ketua MA. "Kami sudah menyampaikan surat perlindungan hukum agar tetap terlindungi dari ancaman 'perampokan' KLB Moeldoko," ungkap Endang.

Senada, Anggota DPRD Sultra dari Fraksi Demokrat, Jumarding meminta seluruh kader Demokrat tetap solid dan terpengaruh provokasi dari pihak manapun. Terlebih saat ini Demokrat bersiap mengikuti pesta demokrasi pada 2024.

"Kita harus bersatu, tetap solid. Demokrat itu hanya satu. Kami harap pihak yang sudah kalah agar legawa dan tidak memaksakan kehendaknya. Kita harus berpolitik santun agar demokrasi ini tetap terjaga,” pungkas Jumarding yang juga Wakil Ketua DPRD Sultra itu. (ags/b)

Demokrat Kembali "Digoyang"

  • Bagikan