KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih saja terulang. Hingga periode Mei 2023 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kolaka Utara (Kolut) mencatat sudah ada sebanyak sembilan kasus. Rinciannya, delapan kasus kekerasan terhadap anak dan satu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya perempuan. Meski demikian, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Bumi Patowonua terus mengalami tren penurunan setiap tahunnya.
Penjabat (Pj) Bupati Kolut, Parinringi, menekankan pentingnya sinergitas semua pihak terkait untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan. Menurutnya, upaya pencegahan kekerasan harus dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha hingga lembaga masyarakat. Di sisi lain, lembaga pemerintah di semua tingkatan, mulai dari desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten harus bekerjasama melakukan langkah pencegahan.
"Ingat, kekerasan yang menimpa anak dan perempuan merupakan kejahatan kompleks. Modus dan cara yang digunakan oleh para pelaku sangat beragam dan terus berkembang hingga saat ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan yang harus ditangani dengan serius oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Pemkab Kolut," tandas Parinringi dalam pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, kemarin.
Mantan Wakil Bupati Konawe itu mengatakan, kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan ibarat teori gunung es. Artinya hanya sebagian kecil yang teridentifikasi. Ia memerkirakan masih banyak kasus yang belum terungkap. Untuk itulah, butuh kerja sama semua elemen masyarakat guna mencegah atau setidaknya meminimalisir kasus. Berdasarkan data, sebanyak 33 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak yakni 29 kasus. Hingga Mei 2023, ada sembilan kasus.
"Sekali lagi, pentingnya kerja sama dan koordinasi yang baik antar sektor terkait guna melakukan pencegahan. Dalam pertemuan koordinasi ini, semua peserta diharapkan dapat saling berbagi informasi, pengalaman dan strategi terbaik dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi anak berhadapan dengan hukum, tindak pidana perdagangan orang hingga tindakan diskriminasi. Saya prihatin kasus seperti ini terus terjadi. Jumlah kasus yang dilaporkan mungkin hanya sebagian kecil dari sebenarnya," ujar mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sultra itu.
Untuk diketahui, pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral tersebut dihadiri Ketua DPRD Kolut Buhari, pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, perwakilan lembaga pemerintah, kepala Organisasi Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat dan agama. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam upaya mencegah kekerasan dan melindungi perempuan serta anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi di Kolut. (mal)
