KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tenggara atas laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2022. Pencapaian tersebut menurut Pj Bupati Buteng Muhammad Yusup merupakan hasil dari kerja-kerja kolektif semua pihak yang patut dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
WTP menjadi ukuran bahwa pengelolaan keuangan di Buteng dari sisi administrasi sudah berjalan dengan baik. Penilaian telah dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi pengelolaan keuangan, tertib administrasi, aset, maupun pengadaan barang dan jasa. “Ini kerja keras kita dalam tata kelola keuangan yang efektif dan efisien. Apa yang kita hasilkan hari ini adalah kerja keras selama kurang lebih satu tahun. Saya selalu menganjurkan agar pengelolaan keuangan berjalan tertib utamanya mengenai aset,” ujar Muhammad Yusup usai menerima penghargaan opini WTP dari Kepala Perwakilan BPK Sultra, Dadek Nandemar di Kendari, Rabu (17/5).
Selama setahun, lanjut Muhammad Yusup, dirinya tetap konsisten membangun Buteng melalui optimalisasi potensi perikanan dan kelautan serta pengembangan pariwisata berbasis koperasi dan UMKM. “Yang terpenting adalah sinergisitas semua pihak tetap terjaga. Setiap pejabat harus memahami tupoksinya. Kalau ini kita lakukan, tentu pemerintahan akan berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Buteng, Bobi Ertanto menjelaskan, predikat opini WTP yang diraih membuktikan kinerja Pemkab Buteng khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan cukup baik. Ia berharap catatan dan rekomendasi BPK menjadi perhatian dan perbaikan ke depannya. “Kurang lebih satu tahun Pj Bupati Buteng menjabat sudah memperoleh WTP dan ini harus diapresiasi. Dokumen LHP baru kami terima hari ini dan selanjutnya akan kami baca untuk melihat apa yang menjadi catatan dan rekomendasi dari BPK,” imbuhnya.
Bobi menambahkan, Pj Bupati Muhammad Yusup telah memperlihatkan berbagai kerja nyata sejak awal menjalankan tugasnya. Di antaranya, pembangunan kantor bupati dan pembenahan infrastruktur pariwisata yang diharapkan dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Langkah-langkah cepat dari Pj Bupati Buteng perlu kita apresiasi. Pengadaan fasilitas home stay dan jet ski akan mendorong PAD asal dikelola dengan baik. Ini menjadi tugas Dinas Pariwisata dan Bapenda agar mengoptimalkan fasilitas yang telah diadakan,” tandasnya. (uli/b)
